Pasal-pasal Jaminan Pensiun PPPK di RUU Revisi UU ASN

ASN

FAJAR.CO.ID,JAKARTA-- RUU revisi UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara) sudah disetujui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (2/4) menjadi usul inisiatif dewan.

JPNN.com mendapatkan draft final RUU Revisi UU ASN dari Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR, Heri Gunawan.

Heri berharap, pembahasan RUU itu nantinya bisa berjalan lancar. Pasalnya, RUU Revisi UU ASN dinanti para honorer K2 yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama Februari 2019.

Para honorer K2 yang belum ikut seleksi juga menunggu kepastian soal regulasi tersebut.

"Semoga perubahan ini membawa kebaikan untuk anak-anak bangsa yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Hergun -panggilan Heri Gunawan.

Berikut beberapa poin penting RUU Revisi UU ASN tahun 2020:

*Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berhak memperoleh;

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas

b. cuti

c. pengembangan kompetensi

d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan

e. perlindungan

*Dalam RUU ASN juga terdapat penghapusan pasal yang cukup signifikan. Di antara yang dihapus adalah ketentuan Pasal 27 sampai Pasal 42.

Baca Juga:

Telegram Jenderal Idham Azis, Tolong Seluruh Anggota Polri dan PNS Mematuhi

*Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Manajemen PPPK meliputi:

a. penetapan kebutuhan

b. pengadaan

c. penilaian kinerja

d. penggajian dan tunjangan

e. pengembangan kompetensi

f. pemberian penghargaan

g. disiplin

h. pemutusan hubungan perjanjian kerja

i. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan

j. perlindungan

*Di antara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan satu paragraf yaitu Paragraf 9A, selanjutnya di antara Pasal 105 dan pasal 106 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 105A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...