Nikah Siri, Hukum, dan Kelangsungan Hidup Wanita

Oleh: Aisyah Nano
(Ketua FLP Ranting Al Azhar)

Beredar sebuah berita di salah satu media online yang membahas tentang pernikahan Syekh Puji dengan seorang anak perempuan berusia 7 tahun.

Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji, kembali menjadi sorotan setelah disebut menikahi bocah berusia 7 tahun. Anggota keluarga Syekh Puji yang juga hadir dalam acara pernikahan itu menyebut, pernikahan Syekh Puji dilakukan tengah malam pada 2016 silam.

Walau pun pernikahan ini terjadi sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2016, namun kabar ini baru saja beredar pada Jum’at, 3 April 2020.

Berita tersebut mengabarkan bahwasannya Syekh Puji yang menikahi seorang anak perempuan berusia 7 tahun tersebut, ternyata hanya melangsungkan perkawinan secara siri. Namun ketika ditanya, Syekh Puji membantah terkait adanya pernikahan yang ia lakukan tersebut. Masalah Inilah yang kemudian menarik penulis untuk mengangkat tema “Nikah Siri, Hukum, dan Kelangsungan Hidup Wanita”

Perkawinan Siri

Secara umum Perkawinan Siri (Nikah Siri) memiliki makna yaitu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan secara agama sudah sah. Artinya Nikah Siri adalah perikahan yang dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi kemudian tidak menyetujui perkawinannya ke KUA sehingga perkawinan mereka tidak mendapatkan legalitas formal di dalam hukum positif yang terkait dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Perkawinan ini juga sering disebut perkawinan dibawah tangan.

Walapun secara hukum agama terutama dalam Islam Perkawinan Siri (Nikah Siri) ini telah sah. Namun sayangnya, perkawinam ini tidak memiliki kekuatan hukum dan disetujui tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, Perkawinan Siri (Nikah Siri) tidak diterima oleh negara. Kementrian Agama menyetujui pernikahan selain harus dilakukan sesuai aturan agama, juga harus dilaporkan Ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Sahnya Perkawinan

Kapan suatu pernikahan dianggap sah? Dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah, dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Akan tetapi, dalam pasal yang sama ayat berikutnya “mewajibkan” agar setiap perkawinan haruslah diakui agar mendapatkan akta pernikahan atau surat nikah, memahami pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan hukum di dalam hukum nasional tentang pertanggungjawaban yang telah diterima sekarang, menurut sah tidaknya perkawinan boleh dilaporkan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita untuk membuat rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas berbunyi, “Suatu perkawinan sah yang disetujui menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), yaitu, sebagai catatan Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan karena pencatatan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) detail, apakah “pencatatan resmi” yang tidak disetujui terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Sebagian besar dari kedua ayat diatas berkaitan antara satu sama lain, sebagian besar yang dibahas tentang pasal tersebut terpisah atau merupakan dua permintaan yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah tanpa kehadiran pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap sah perkawinan tidak ada perbaikan dengan pencatatan nikah. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membahas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan guna memperoleh hukum serta hubungan hukum dari pencatatan pernikahan tersebut.

Karena pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan (akta nikah) dari kedua mempelai. Namun, perlu diingat, pencatatan Perkawinan Siri (Nikah Siri) pun masih bisa dilakukan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dengan cara dicatatkan melewati hubungan itsbat nikah dengan jalur meminta pengadilan agama dan perkawinan non islam dapat dicatatkan melibatkan intsansi disdukcapil.

Dampak bagi Wanita

Pada dasarnya Perkawinan Siri (Nikah Siri) ini adalah sebuah problematika yang sering terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui akibat hukum melangsungkan perkawinan semacam ini. Terlebih dikalangan perempuan.

Kenapa kalangan perempuan? Sebab, kelangsungan Perkawinan Siri (Nikah Siri) ini akan lebih banyak berdampak bagi kehidupan perempuan. Dan inilah maslahnya, banyak perempuan yang tidak mengetahuinya. Karena sudah cinta dan tidak disetujui orang tua akhirnya mereka melangsungkan perkawinan secara siri. Dan alasan-alasan lainnya yang sering ditemui.

Sebagai contoh. Dalam kasus Syekh Puji yang tidak mengakui adanya perkawinan yang ia langsungkan bersama seorang perempuan berusia 7 tahun. Ini adalah salah satu contoh masalah dari nikah siri. Karena tidak adanya bukti nikah (akta nikah) perempuan tidak ada pemebelaan (kekuatan) hukum bahwa ia benar-benar telah menikah. Walapun ada saksi tapi itu tidak cukup jika tidak adanya bukti nikah (akta nikah). Sebab, akta nikah adalah bukti telah terjadi / berlangsungnya perkawinan.

Contoh lainnya, ketika terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan di kemudian hari salah satu pasangan atau sih istri ingin berpisah dan menikah lagi secara sah dengan orang lain, status Perkawinan Siri (Nikah Siri) juga bisa menjadi ganjalan. Tidak adanya legalitas berupa bukti nikah (akta nikah) sebagai bukti diakuinya pernikahan oleh negara, berdampak pada proses perceraian.  

Lebih dariapada itu, sebagai seorang istri, ia tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada. Seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah siri itu, akan terkatung-katung. Sebab, anak hasil dari Perkawinan Siri (Nikah Siri) ini di anggap sama halnya dengan anak diluar nikah.

Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari istri yang dinikahi secara siri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri siri dengan suaminya tersebut. Sebagai seorang istri, ia tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Selain dari pada itu, tentunya berselingkuh akan menjadi hal yang wajar bagi suami dan istri tidak bisa menuntut atau melaporkannya ke pihak pengadilan apalagi meminta untuk bercerai. Yang pada akhirnya hanya menyiksa batin sih istri. Dan tentunya juga akan ada banyak kasus Poligami yang akan terjadi.

Ketika pernikahan dianggap sah di mata agama, nyatanya praktik ini lebih banyak merugikan pihak wanita. Oleh sebab itu penulis menggap penting adanya tulisan ini sebagai edukasi untuk tidak melakukan Perkawinan Siri (Nikah Siri). Walapun ada sisi positifnya, namun ada lebih banyak sisi negatif terutama imbasnya kepada kaum hawa. Bagaimanapun suatu perkawinan akan lebih sempurna jika di legalkan secara hukum agama dan hukum negara. (*)

Wallahu a’lam bishshawab

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...