Nikah Siri, Hukum, dan Kelangsungan Hidup Wanita

Minggu, 5 April 2020 21:42

Walapun secara hukum agama terutama dalam Islam Perkawinan Siri (Nikah Siri) ini telah sah. Namun sayangnya, perkawinam ini tidak memiliki kekuatan hukum dan disetujui tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, Perkawinan Siri (Nikah Siri) tidak diterima oleh negara. Kementrian Agama menyetujui pernikahan selain harus dilakukan sesuai aturan agama, juga harus dilaporkan Ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Sahnya Perkawinan

Kapan suatu pernikahan dianggap sah? Dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah, dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Akan tetapi, dalam pasal yang sama ayat berikutnya “mewajibkan” agar setiap perkawinan haruslah diakui agar mendapatkan akta pernikahan atau surat nikah, memahami pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan hukum di dalam hukum nasional tentang pertanggungjawaban yang telah diterima sekarang, menurut sah tidaknya perkawinan boleh dilaporkan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita untuk membuat rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas berbunyi, “Suatu perkawinan sah yang disetujui menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), yaitu, sebagai catatan Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan karena pencatatan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) detail, apakah “pencatatan resmi” yang tidak disetujui terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.

Bagikan berita ini:
6
2
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar