Nikah Siri, Hukum, dan Kelangsungan Hidup Wanita

Minggu, 5 April 2020 21:42

Sebagian besar dari kedua ayat diatas berkaitan antara satu sama lain, sebagian besar yang dibahas tentang pasal tersebut terpisah atau merupakan dua permintaan yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah tanpa kehadiran pencatatan nikah, sedangkan pendapat kedua menganggap sah perkawinan tidak ada perbaikan dengan pencatatan nikah. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membahas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan guna memperoleh hukum serta hubungan hukum dari pencatatan pernikahan tersebut.

Karena pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA), yang berakibat tidak adanya bukti pernikahan (akta nikah) dari kedua mempelai. Namun, perlu diingat, pencatatan Perkawinan Siri (Nikah Siri) pun masih bisa dilakukan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dengan cara dicatatkan melewati hubungan itsbat nikah dengan jalur meminta pengadilan agama dan perkawinan non islam dapat dicatatkan melibatkan intsansi disdukcapil.

Dampak bagi Wanita

Pada dasarnya Perkawinan Siri (Nikah Siri) ini adalah sebuah problematika yang sering terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui akibat hukum melangsungkan perkawinan semacam ini. Terlebih dikalangan perempuan.

Bagikan berita ini:
4
3
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar