Abu Bakar Baasyir Minta Diberi Hak Asimilasi

Ilustrasi terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (Dok. JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Tim kuasa hukum Abu Bakar Baasyir melayangkan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly. Surat itu terkait permohonan hak asimilasi dan integrasi untuk klien mereka.

Tim kuasa hukum Baasyir, Achmad Michdan menyatakan, kliennya harus diprioritaskan mengingat usianya kini sudah 81 tahun. Dia mengharapkan, program asimilasi dan integrasi juga dapat diberikan kepada kliennya.

“Surat ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Bapak Prof. Yasonna Hamonangan Laoly untuk menyampaikan pendapat kami perihal Asimilasi dan Hak Integrasi KH. Abu Bakar Ba’asyir dari sisa pemidanaan beliau,” ucap Michdan dikonfirmasi, Senin (6/4).

Baasyir yang saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, kata Michdan, kliennya tidak pernah terbukti di pengadilan manapun terlibat dengan peristiwa Bom Bali atau bom manapun. Pada pengadilan tingkat pertama, Baasyir divonis 1,5 tahun, itu pun hanya soal pelanggaran keimigrasian.

Terkait Covid-19, Michdan merujuk kepada pedoman risiko yang dikeluarkan oleh Center for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat dan praktik yang dilakukan di beberapa negara. Michdan berpendapat, Baasyir adalah salah satu narapidana yang wajib diprioritaskan karena rentan kesehatan.

Menurutnya, Rutan/Lapas tidak memiliki fasilitas kesehatan yang cukup mumpuni untuk Covid-l9. Sehingga merupakan hal penting untuk segera melepaskan narapidana yang berusia 65 tahun ke atas.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar