Bebaskan Napi, Menkumham: Tak Ada Niat Loloskan Koruptor

Senin, 6 April 2020 11:43

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Menkumham (Kepmenkumham) Nomor M.Hh-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 merupakan kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penyebaran COVID-19 m. Sayangnya, Menkumham Yasonna H Laoly meminta DPR merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

Revisi tersebut nantinya bakal berisi regulasi terkait pembebasan narapidana narkoba, korupsi, dan bagi napi sakit-sakitan berdasarkan keterangan RS pemerintah guna mengurangi kelebihan kapasitas lapas.

Menteri Hukum Hak Asasi Yasonna Laoly pun memberikan penjelasan atas Peraturan Menkuham (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Juga terkait Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Ia membantah berniat meloloskan narapidana narkoba dan korupsi. “Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” kata Yasonna Laoly dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Yasonna menjelaskan, dikeluarkannya dua aturan tersebut tak lain yakni guna mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di lapas dan rutan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ia menuturkan, terdapat syarat khusus yang mengatur tentang pemberian asimilasi dan integrasi dalam dua aturan tersebut.

“Khusus napi yang sudah menjalani masa 2/3 pidana dan anak yang sudah menjalani 1/2 masa pidana,” tutur Yasonna.

Komentar


VIDEO TERKINI