Doni Monardo: Jika Lockdown, Maka Pemerintah Diwajibkan Menanggung Semuanya

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo‎ mengatakan, pemerintah akan kewalahan jika sampai memutuskan lockdown atau karantina wilayah di tengah pandemi wabah virus Korona. (Hendra Eka/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo‎ mengatakan, pemerintah akan kewalahan jika sampai memutuskan lockdown atau karantina wilayah di tengah pandemi wabah virus Corona.

Doni mengungkapkan, kewalahan yang akan dihadapi tim-nya adalah untuk mendistribusikan anggaran-anggaran ke daerah-daerah yang melakukan lockdown atau karantina.

“Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah. Mungkin hari ini BNPB akan kewalahan mendistribusikan anggaran dana sekian ratus juta penduduk Indonesia,” ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (6/4).

Menurut Doni, karena jika sampai lockdown, maka pemerintah diwajibkan untuk menanggung semuanya. Seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

“Karena kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Doni juga menuturkan, bisa dibayangkan bagaimana nasib orang miskin seperti buruh kasar yang harus kerja harian. Mereka akan tidak punya penghasilan sama sekali jika lockdown diberlakukan. Sehingga ini menjadi tanggungan dari pemerintah.

“Kalau lockdown atau karantina wilayah diberlakukan, maka‎ bagaimana mereka bisa bergerak. Jadi kebijakan yang dibuat di satu sisi. Pasti ada satu sisi lain yang kurang bagus,” katanya.

Oleh sebab itu saat ini yang terbaik dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan ‎social dan physical distancing‎. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus Korona di Indonesia ini.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar