Jokowi Tak Bebaskan Koruptor, ICW Menilai Teguran Keras Buat Yasonna

ILUSTRASI: Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (SETPRES)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak membebaskan narapidana korupsi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19 merupakan teguran keras untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Terlebih, Yasonna belakangan menyebut ada 64 koruptor yang memenuhi syarat untuk dibebaskan.

“Pernyataan ini semestinya menjadi teguran keras bagi Menteri Hukum dan HAM untuk tidak lagi merencanakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap koruptor,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikonfirmasi, Senin (6/4).

Kurnia menyebut, rencana Yasonna membebaskan koruptor melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan hal yang keliru.

Kendati demikian, Kurnia menilai, Presiden Jokowi dapat menghentikan proses pembahasan revisi PP 99/2012. Pasalnya, salah satu poin revisi itu akan mencabut pemberlakuan dari PP itu. “Sehingga sama saja, jika pembahasan itu berlanjut maka kebijakan pemerintah tetap menguntungkan pelaku korupsi,” ucap Kurnia.

Kurnia menyebut, rencana pembebasan koruptor bukan pernyataan baru yang digaungkan Yasonna. Berdasarkan catatan ICW, setidaknya sudah delapan kali politisi PDI Perjuangan itu mengusulkan kebijakan yang mengarah untuk mengurangi masa hukuman koruptor. “Caranya pun beragam, mulai dari revisi PP 99/2012 sampai pada revisi UU Pemasyarakatan,” sesal Kurnia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan, wacana membebaskan narapidana kasus korupsi sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. Namun masih dalam tahap usulan dan belum tentu disetujui Presiden Joko Widodo.

Menurut Yasonna, tidak semua napi koruptor akan bebas karena ia mengusulkan kriteria yang ketat lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (JPC)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...