Kritik Keras Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir untuk Pemerintah

Senin, 6 April 2020 13:43

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menolak adanya peraturan menteri agama soal majelis taklim. (dok JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadyah Prof Haedar Nashir, menyampaikan pernyataan keras terkait penanganan virus Corona jenis baru COVID-19.

Tokoh kelahiran Bandung, 25 Februari 1958 itu meminta pemerintah bersikap tegas soal pelarangan Mudik Lebaran.

Haedar menyatakan, jangan sampai ormas dan tokoh agama diminta meyakinkan warga untuk tidak Mudik, sementara pemerintah sendiri membolehkan dan tidak melarang warga untuk Mudik.

“Kalau memang pemerintah mengizinkan warga Mudik, biarlah tokoh agama berhenti mengimbau warga, sehingga segala urusan Covid-19 menjadi sepenuhnya urusan pemerintah,” tegar Haedar Nashir, dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Senin (6/3).

Dia memahami bahwa Mudik Lebaran yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia dalam kondisi normal, merupakan hal positif.

Sebab, hal itu menjadi wadah menjalin silaturahmi, merekat kekeluargaan dan merawat hubungan sosial dengan lingkungan.

Namun sekarang kondisinya berbeda. Indoensia sedang dihadapkan pada musibah besar berupa wabah Covid-19. Oleh karena itu tradisi Mudik perlu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan tahun ini.

Bahkan, kata Haedar, berbagai kegiatan keagamaan saja dibatasi sedemikian rupa sesuai dengan hukum syariat. Oleh karena itu, Mudik yang menjadi kebiasaan sosial seharusnya dapat dihentikan sementara.

Dalam kondisi sekarang, karanya, masyarakat hendaknya mengedepankan prinsip yang ada dalam agama; La Dharara wa Laa Dhirara – jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan atau kerugian bagi diri sendiri dan keluarga, maupun orang banyak.

Bagikan berita ini:
8
6
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar