KUA Hentikan Layanan Akad Nikah

Prosesi akad yang biasanya menggunakan jabat tangan diganti dengan tali berwarna putih. (Anggi Fridianto/Jawa Pos Radar Jombang)

FAJAR.CO.ID, MOJOKERTO – Pasangan calon pengantin sepertinya harus menjadwal ulang rencana pernikahan. Pasalnya, Kantor Urusan Agama (KUA) telah menghentikan pelayanan akad nikah bagi pendaftaran yang mengajukan mulai April ini.

Plt Kasi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Kota Mojokerto, Bambang Sunaryadi, menjelaskan, tidak dilangsungkannya akad nikah tersebut lantaran masih dalam masa darurat Covid-19. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus korona itu, maka permohonan ijab kabul bagi calon pengantin yang mendaftar bulan ini ditiadakan. ’’Bagi yang daftar nikahnya April, kalau bisa diundur pelaksanaannya,’’ terangnya, kemarin.

Bambang menyatakan, pihaknya belum mengetahui kapan prosesi untuk mengikat janji suci itu akan kembali digulirkan. Sebab, peniadaan layanan akad tersebut berpedoman pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Kemenag nomor P-100/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di Lingkungan Ditjen Bimas Islam. ’’Jadi sampai batas waktu yang belum ditentukan, sambil melihat perkembangan Covid-19. Kalau memang sudah reda, bisa dilakukan,’’ tandasnya.

Dalam aturan tersebut, jelas dia, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah melakukan pendaftaran sebelum 1 April. Kemenag Kota Mojokerto mencatat, hingga saat ini hanya tersisa 30 pasangan calon pengantin yang belum menjalani akad nikah.

Sebanyak 20 calon pasangan terdaftar di KUA Magersari dan 10 pasangan lainnya berada di wilayah KAU Prajurit Kulon. Rombongan terakhir calon pengantin tersebut telah tercatat mendaftar sebelum 1 April lalu. ’’Sehingga akad tetap dilaksanakan sesuai jadwal,’’ terang pria yang menjabat sebagai Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Mojokero ini.

Meski demikian, pelaksanaan ijab kabul tetap diharuskan dengan protokol kesehatan dengan memakai alat pelindung diri (APD) berupa masker. Khusus bagi penghulu, wali nikah, serta calon mempelai laki-laki, diwajibkan menggunakan sarung tangan.

Di samping itu, imbuh Bambang, prosesi akan nikah juga menerapkan pembatasan jumlah orang yang hadir. Paling banyak hanya boleh diikuti 10 orang di dalam satu ruangan. ’’Sepuluh orang itu sudah termasuk petugas penghulunya, biar tidak jadi pengumpulan massa,’’ katanya.

Tempat diselenggarakannya akad nikah diupayakan harus dilakukan di KUA. Sehingga, penghulu tidak melayani pernikahan di kediaman mempelai. Namun, pihaknya masih memberi kelonggaran jika ijab kabul harus dilakukan di luar kantor.

Pengecualian itu diberikan jika jadwal akad berbarengan di KUA dan hari yang sama. Hal tersebut justru akan memicu menimbulkan kerumuman massa, sehingga lebih baik dilakukan di rumah calon mempelai perempuan. ’’Jadi kita melihat kondisi. Kalau cuma 1-2 pasangan bisa kita jadwal untuk memecah kerumunan,’’ imbuhnya.

Bambang menambahkan, di dalam SE Dirjen Kemanag juga menyebutkan jika calon pengatin diimbau untuk tidak melakukan resepsi pernikahan. Acara itu bisa ditunda hingga masa kondisi darurat Covid-19 berakhir. ’’Rencana resepsi nikah juga diundur atau dibatalkan dulu sementara waktu,’’ pungkasnya.

Di sisi lain, kemenag masih membuka pelayanan pendaftaran pernikahan. Hanya saja, dilakukan secara online melalui laman simkah.kemenag.go.id. Namun, penentuan jadwal akad nikah akan diberitahukan selanjutnya. Syarat-syarat untuk pengajuan nikah juga tetap harus dipenuhi. Termasuk tes urine yang telah diterapkan di wilayah KUA Prajurit Kulon sebagai pilot project.

(mj/ram/ron/jpr/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan

Comment

Loading...