Masyarakat Harap Tenang, Pembebasan Bersyarat Tidak untuk Koruptor

Jokowi

FAJAR.CO.ID,JAKARTA-- Presiden Joko Widodo setuju untuk memberikan pembebasan bersyarat terhadap sejumlah narapidana tindak pidana umum. Kebijakan ini diambil melihat warga binaan lembaga pemasyarakatan saat ini melebihi kapasitas di sejumlah lapas yang ada. 

"Ini sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19. Karena itulah pemerintah setuju untuk memberikan pembebasan bersyarat untuk narapidana pidana umum," kata Jokowi di Jakarta, Senin (06/04/2020).

Jokowi menjelaskan pembebasan secara bersyarat ini semata-mata dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19 di lembaga-lembaga pemasyarakatan. 

Akan tetapi Jokowi menegaskan, narapidana tersebut tidak dibebaskan begitu saja, ada syarat, kriteria, dan pengawasannya. Dan ini juga di laksanakan di negara-negara lain seperti Iran dan Brazil.

"Narapidana ini dibebaskan bersyarat. Artinya tidak serta merta dibebaskan begitu saja. Ada syarat dan pengawasan ketat," imbuhnya.

Lantas bagaimana dengan narapidana tindak pidana korupsi? Apakah akan ada juga pembebasan bersyarat untuk mereka yang notabene masuk dalam kategori perkara khusus? 

"Jawabannya tidak. Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor," tegas Presiden.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pembebasan narapidana dengan kasus korupsi bahkan tidak pernah masuk dalam pembahasan rapat di Istana.

"Dibicarakan dalam rapat pun tidak pernah. Sekali lagi, hanya untuk narapidana tindak pidana umum," pungkas Jokowi lugas.

Menurutnya, pemerintah sama sekali tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi. (endra/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...