Pembebasan Napi

Senin, 6 April 2020 12:00

Aidir Amin Daud

Oleh: Aidir Amin Daud

Di tengah hiruk-pikuk pandemi Korona (Covid-19), ada kehebohan baru di kalangan penggiat anti korupsi: Menkumham Prof Dr Yasonna Laoly ingin membebaskan napi (warga binaan) koruptor.

Sebagaimana pemberitaan media, Menkumham membantah jika dirinya ingin membebaskan napi koruptor.

Ia mengatakan membebaskan napi koruptor harus melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Ia mengatakan soal pembahasan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 itu belum dilakukan. Menurutnya, itu baru usulan dan bisa saja tidak disetujui Presiden Joko Widodo.


Sesungguhnya pekan lalu memang ada ada sekitar 30 ribu narapidana yang akan dibebaskan berdasarkan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor 19.PK.01.04 Tahun 2020. Napi yang bebas berdasarkan aturan itu hanyalah napi pidana umum dan napi anak-anak. Bukan napi koruptor.

Pembebasan napi non-koruptor ini berlatar-belakang adanya pandemi virus Korona dan sesuai imbauan pemerintah dimana masyarakat diminta menjaga jarak dan menggunakan masker. Di banyak lembaga pemasyarakatan (lapas), imbauan ini pasti tidak bisa dilaksanakan karena situasi over-capacity.

Banyak lapas yang begitu dipadati warga binaan — sehingga saking sesaknya — warga binaan hanya bisa tidur sambil duduk berdekatan satu sama lain. Ruangan sel yang misalnya disiapkan untuk 10 orang saat ini bisa diisi hingga 40 orang.

Komentar