Sarifuddin Sudding Keluhkan Telegram Kapolri, Ini Alasannya

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengeluhkan adanya telegram tersebut. Pasalnya kritikan yang diberikan masyarakat adalah hal yang biasa bagi pemerintahan ini. (dok JawaPos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Polri mengeluarkan telegram selama pandemi virus Korona atau Covid-19 ini. Salah satu poin isinya adalah acaman pidana bagi orang-orang yang menghina presiden dan pejabat pemerintahan.

Menanggapi itu Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengeluhkan adanya telegram tersebut. Pasalnya kritikan yang diberikan masyarakat adalah hal yang biasa bagi pemerintahan ini.

“Ingat aparat penegak hukum tidak boleh membungkam suara kritis rakyat dengan aturan due process of law,” ujar Sudding saat dihubungi, Senin (6/4).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, dalam era demokrasi ini sangatlah wajar jika pemerintahan ini mendapatkan kritikan. Sehingga hal ini bukanlah hal yang aneh.

“Bahwa presiden adalah pejabat negara dan pemerintahan, tentunya dalam demokrasi ini segara kebijakan dan tidakannya akan selalu mendapatkan kritikan,” tegasnya.

Diketahui, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menandatangi Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, Sabtu (4/4). Surat tersebut berisi penanganan dan pedoman pelaksanaan tugas kepolisian yang berikatan dengan kejahatan di dunia siber selama pandemi virus Korona (Covid-19).

Beberapa tindak kejahatan yang menjadi fokus ialah penghinaan kepada penguasa dalam hal ini presiden dan pejabat pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 KUHP.

Pasal tersebut berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...