Yusril Ihza Mahendra: PP Saja Tidak Bisa Mengatur, Apalagi Permen

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 masih menyisakan celah.

“PSBB tidak bersifat birokrasi semata, tetapi juga berisi pedoman untuk melaksanakan PSBB,” ucap Yusril melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (5/4).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang menjelaskan hal yang terkait birokrasi, yakni mengenai tata cara permohonan penetapan dan pengakhiran PSBB.

Hal lainnya mengatur lebih rinci pelaksanaan PSBB yang sangat singkat diatur dalam UU maupun dalam PP.

Menurut dia, yang sulit diatur dalam Permenkes tersebut adalah aturan-aturan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan PSBB, terutama pengenaan sanksinya.

Ia mengatakan bahwa sanksi hanya dapat diatur dalam UU, sementara UU Karantina Kesehatan sama sekali tidak mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar PSBB.

Dalam Permenkes diatur tentang keharusan daerah bekerja sama dengan aparat keamanan dalam hal ini polisi.

“Akan tetapi, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah. Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah “pengumuman” tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak, kewajiban, dan seterusnya,” ujar dia.

Yusril juga menyoroti istilah dalam Permenkes terkait dengan daerah “berkoordinasi” dengan aparat keamanan.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar