Yusril Ihza Mahendra: PP Saja Tidak Bisa Mengatur, Apalagi Permen

Senin, 6 April 2020 09:07

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

“Akan tetapi, apa yang menjadi kewenangan polisi juga tidak ada diatur dalam UU, kecuali diberlakukan karantina wilayah. Sekarang ini Kapolri sudah keluarkan maklumat tetapi maklumat itu sejatinya adalah sebuah “pengumuman” tentang sesuatu, bukan berisi norma hukum yang mengatur kewenangan, hak, kewajiban, dan seterusnya,” ujar dia.

Yusril juga menyoroti istilah dalam Permenkes terkait dengan daerah “berkoordinasi” dengan aparat keamanan.

“Seperti apa koordinasi itu, tidak begitu jelas. Permenkes memang tidak bisa mengatur detail tentang koordinasi seperti ini. Seharusnya, lebih detil diatur dalam PP yang bisa mengatur lintas sektoral,” ungkapnya.

Soal sanksi, lanjut dia, Permenkes memang tidak bisa disalahkan.

Ia menyatakan bahwa sanksi pidana pelanggarnya dipenjara 1 tahun atau dikurung 3 bulan atau didenda Rp1 miliar hanya bisa diatur dalam UU.

“PP saja tidak bisa mengatur, apalagi permen. Celakanya, UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Itu sebabnya sejak lebih sebulan yang lalu saya katakan sebaiknya Presiden terbitkan perppu yang komprehensif untuk menghadapi COVID-19,” kata Yusri.

Bagikan berita ini:
7
9
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar