Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan Usulkan Solusi Menutup Defisit BPJS Kesehatan

Selasa, 7 April 2020 14:09

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (IST)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari 2020. Sehingga perusahaan plat merah ini diduga akan mengalami defisit jika mengikuti putusan MA tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyodorkan empat solusi yang bisa dijalankan pemerintah untuk menutup defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan harus mencari solusi lain untuk menutup defisitnya sebesar Rp 15,5 triliun pada 2019,” ucap Hergun dalam rilisnya, Selasa (7/4/2020).

Diketahui, kenaikan itu didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang ditandatangani Presiden 24 Oktober 2019 lalu. Pasal 34 Perpres tersebut menyatakan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas 3 naik menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya sebesar Rp 25.500.

Iuran peserta mandiri kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan iuran peserta kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Kenaikan mestinya mulai berlaku 1 Januari 2020. Namun, pada 27 Februari 2020, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu. Dalam putusannya, MA menyatakan, Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Atas polemik ini, legislator Fraksi Gerindra ini menyodorkan empat solusi untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Komentar


VIDEO TERKINI