Covid-19: Telaah Kesigapan & Kesiapan Negara

Busri

Oleh: Busri

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

 “Di rumah aja, jauhi berkumpul dengan banyak orang dan bepergian ke luar rumah!”,​ social distancing, dilema lockdown, hingga resesi perekonomian. Beberapa isu tersebut tengah menjadi perbincangan hangat yang berseliweran saat ini, mulai dari obrolan santai di sudut-sudut pemukiman, hingga platform daring yang menghiasi kanal komunikasi kita seperti di Whatsapp grup, Facebook dan Instagram. Bila ditarik benang merahnya, isu serta kontemplasi kebijakan publik tersebut mengakar dari fenomena global yang berhasil memberikan goncangan di berbagai sektor kehidupan manusia sejak akhir 2019 lalu, yaitu pandemik ​Coronavirus, ​ atau yang lebih dikenal dengan penamaan medisnya COVID-19. Sebagai virus yang sudah menyandang status resmi pandemik dari WHO, asal-usulnya masih menimbulkan perdebatan diantara para pakar kesehatan. Satu hal yang pasti, publik global mengetahui bahwa virus tersebut pertama beredar di dataran negeri Cina tepatnya di daerah Wuhan. Setelah memberikan guncangan sosial hingga resesi perekonomian bagi negara tirai bambu tersebut, COVID-19 perlahan merambah melampaui perbatasan negara dalam kurun waktu singkat. Hingga tulisan ini dibuat — virus tersebut telah menginfeksi hamir 1,3 juta penduduk di dunia dengan 70.599 kematian dan 272.074 orang sembuh. Dari total kasus, sebanyak 337.392 kasus  terdapat di Amerika Serikat. (Worldometers, 2020)

Lantas, Indonesia adalah salah satu negara yang (akhir-akhir ini) terdampak dari           kekisruhan multi-sektoral yang dihasilkan dari wabah COVID-19 tersebut. Dilansir dari Worldometers, total kasus infeksi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 2.491 kasus, 209 diantaranya berujung pada kematian dan 192 orang berhasil sembuh (Worldometers, 2020). Hal ini membuat Indonesia menduduki peringkat teratas sebagai negara Asia Tenggara dengan jumlah kematian terbanyak akibat pandemik COVID-19 tersebut. Lebih lanjut, peningkatan persebaran infeksi di Indonesia juga menggambarkan kurva yang cukup curam secara eksponensial. Bila dikonversi ke dalam bentuk angka, Indonesia mencatat sejumlah 963 kasus baru dalam kurun waktu 1 April 2020 hingga sekarang. (Worldometers, 2020). Tentunya hal ini memproyeksikan peningkatan kasus dalam jumlah lebih besar di kemudian hari. Sudah barang tentu negara mempersiapkan segala upaya mitigasi untuk menghadapi — serta sebisa mungkin meminimalisir — potensi persebaran infeksi yang akan datang sebagai gelombang besar yang diprediksi akan berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan kedepan.

Nyatanya, sudahkah negara Indonesia memiliki tingkat kesiapan yang cukup untuk          menghadapi wabah virus ini? Ditinjau dari panduan resmi WHO, setiap negara seharusnya sudah mengambil tindakan strategis sejak sebelum negara tersebut menemukan kasus infeksi virus. Lebih lanjut, panduan resmi WHO bertajuk ​Operational considerations for case management of COVID-19 in health facility and community menyatakan bahwa “pada kondisi negara yang dimana belum terdapat kasus infeksi, negara harus menyiapkan protocol screening pada setiap unit pelayanan kesehatan, menyediakan protokol kanal informasi/​call center mengenai COVID-19, serta aktif melakukan penelusuran medis untuk menemukan adanya kasus infeksi” (World Health Organization, 2020). Sayangnya, beberapa langkah pemerintah di waktu itu sama sekali tidak menandakan kesiapan dalam menghadapi masuknya COVID-19 ke Indonesia. Salah satu buktinya adalah pernyataan dari beberapa petinggi negara termasuk presiden yang menafikan kemungkinan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Bahkan, Menteri Kesehatan Indonesia Terawan Agus Putranto secara terang-terangan menegasikan penelitian Profesor Marc Lipstich dari ​Harvard School of Public Health ​ yang mengkritik metode deteksi infeksi oleh pemerintah Indonesia (Kompas.com, 2020). Hal ini tentu berkontradiksi dengan saran tindakan strategis yang dianjurkan oleh WHO sendiri.

Disisi lain, setelah terjadi lonjakan kasus infeksi, nampaknya upaya mitigasi yang sejauh ini dilakukan negara masih memerlukan segudang koreksi dan evaluasi. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan suplai Alat Pelindung Diri (APD). Disisi lain upaya penanganan di berbagai daerah seperti Jakarta, Banten, dan di Pulau Jawa secara umumnya belum terbukti bisa menangani jumlah infeksi yang terus melonjak. Opini saya arahkan kepada dua sisi negara, yaitu pemerintah (government) dan masyarakat (civil society). Pada sisi pemerintah, belum ada ketegasan untuk menerapkan sistem mitigasi dengan penyesuaian pada konteks Indonesia. Sedangkan sisi masyarakat juga belum menunjukkan kesiapan, bahkan sekedar kesadaran, secara menyeluruh baik secara individu maupun kolektif. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya penemuan akan masyarakat yang masih, ​‘keluyuran’ untuk memanfaatkan kondisi ​work from home, melakukan mobilitas antar daerah untuk mudik, hingga masih pergi ke tempat kerja ditengah-tengah anjuran untuk menghentikan aktivitas. Namun menyalahkan sepenuhnya pada kesadaran masyarakat juga tidaklah tepat dikarenakan belum ada mekanisme dari pemerintah yang bias menjamin seluruh kebutuhan masyarakat agar terpenuhi di tengah-tengah maraknya anjuran ​work from home ​ dan​ social distancing ​ ini. Terutama pada masyarakat yang status sosialnya berada dibawah rata-rata.

Jika ditarik benang merahnya dari kedua sisi opini tersebut, saya berkesimpulan bahwa           polemik utama yang menjadi pusat dari ke-tidak-sinkron-an pemerintah dan masyarakat adalah           kebijakan ​lockdown serta anjuran​ social distancing yang saat ini menjadi rekomendasi terbaik            yang dianjurkan oleh lembaga-lembaga kesehatan global seperti WHO, CDC, hingga John Hopkins University. Lebih lanjut, kebijakan ​lockdown dimaknai sebagai “protokol darura negara yang melarang masyarakat untuk meninggalkan wilayah tertentu yang dimaksudkan untuk meminimalisir jumlah kasus infeksi” (World Economic Forum, 2020). Pada konteks Cina, ​lockdown dimaknai sebagai penguncian mobilitas masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencakup mobilitas antar serta dalam kota. Pada tahap tertentu, masyarakat bahkan dilarang untuk bepergian keluar rumah bahkan hanya untuk sekedar membeli bahan pokok. Sementara pada beberapa negara seperti Inggris, Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat, pemaknaan ​lockdown dilakukan secara bertahap dengan melakukan karantina publik dan wilayah perlahan-lahan (tidak sedrastis Cina). Sementara itu menurut John Hopkins University konsep ​social distancing merupakan tindakan kesehatan public yang bertujuan untuk mencegah adanya kontak langsung antara individu yang sehat dengan individu yang terinfeksi. Pada prakteknya di Indonesia, sejauh ini​ social distancing merupakan opsi yang dirasa lebih cocok untuk diterapkan mengingat kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan serta perlunya meminimalisir dampak ekonomi yang akan dihasilkan dan dialami oleh baik pemerintah hingga masyarakatnya.

Namun pada kenyataannya, kebijakan ​social distancing belum memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kurang lebih 1 minggu setelah himbauan tersebut dikeluarkan oleh presiden Jokowi, angka kasus infeksi virus masih meningkat begitupun dengan angka korban jiwa. Disisi lain, masih banyak pihak baik publik maupun pemerintah yang menolak terang-terangan opsi ​lockdown. Hal ini berakar dari pertimbangan mengenai dampak sosio-ekonomi yang akan paling dirasakan oleh kaum pekerja serta masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia apabila kebijakan tersebut hendak dilakukan. Lebih lanjut, dampak sosial-ekonomi tersebut mencakup antara lain kemungkinan kelangkaan suplai kebutuhan pokok, berkurangnya pendapatan masyarakat, hingga bahkan belum meratanya akses terhadap fasilitas kesehatan publik.

Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini, apabila ingin benar-benar menghalau penyebaran          COVID-19, harus mengeluarkan kebijakan yang berfungsi sebagai​ social safety net bagi masyarakat           disamping kebijakan yang bersifat ​enforcement. Berkaca dari negara Inggris, pemerintah disana menggelontorkan dana khusus untuk membiayai 80% dari total gaji para kaum pekerja (CNN, 2020). Demikian pula di Amerika dimana pemerintah negara bagian mengusung kebijakan pengisian ulang terhadap suplai kebutuhan pokok di toko-toko (CNN, 2020). Adanya social ​safety net tersebut memperlancar penerapan kebijakan ​enforcement karena memberikan jaminan terhadap kelangsungan kepentingan baik dari pihak pekerja di masyarakat (civil society) maupun pihak swasta (bussiness). Tentunya, hal ini perlu disesuaikan dengan kekuatan finansial dari pemerintah sendiri, namun tetap berfokus pada tujuan pemberian jaminan kepentingan bagi pihak masyarakat pada umumnya.

Disisi lain, masyarakat, terutama kaum terdidik dan kelas menengah ke atas (dalam artian memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan serta tidak rentan terpapar oleh virus itu sendiri), juga dapat melakukan beberapa hal untuk membantu pemerintah melancarkan upaya penanggulangan virus ini. Selain menumbuhkan kesadaran mandiri dan kolektif mengenai pentingnya ​social distancing dan ​lockdown, masyarakat perlu memaksimalkan upaya ​penggalangan dana (crowd -funding) baik dalam bentuk uang maupun fasilitas kesehatan sederhana untuk ‘meringankan’ beban stimulus pemerintah mengingat kekuatan finansial negara yang saya yakin belum dapat menutupi seluruh kebutuhan masyarakat secara maksimal. Lebih lanjut, hal ini tentu akan lebih mudah dengan dukungan NGO, komunitas lokal, serta akses platform ​crowd-funding seperti Kitabisa, yang hingga saat ini telah mengumpulkan total Rp 20 miliar donasi dengan inisiator utama bertajuk ‘Selamatkan Nyawa Sesama!’ (KitaBisa.com, 2020).  Alih-alih terus menuntut pemerintah untuk memberikan stimulus sosial-ekonomi, ada baiknya masyarakat yang ‘diberkahi’ dengan​ privilege tertentu bergerak untuk membantu pemerintah melancarkan upaya penanggulangan virus secara struktural. Selain itu, perlu juga adanya pemahaman yang mendalam mengenai intepretasi ​lockdown serta ​social distancing mengingat masih banyak yang memaknai konsep tersebut secara tunggal tanpa penyesuaian dengan konteks sosio-ekonomi di Indonesia sendiri.

Pada akhirnya, saya menggarisbawahi opini dengan mengemukakan perlunya sinergitas antara baik pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Saya yang merupakan anggota dari elemen masyarakat — yang syukurnya — diberkahi dengan beberapa ​privilege tertentu menyadari bahwa pemerintah tidak dapat menangani virus ini sendirian. Oleh karenanya akan dirasa lebih substansial jika saya menggunakan ​privilege tersebut untuk bahu-membahu memuluskan upaya penanggulangan tersebut. Pun saya yakin bahwa kebijakan yang akan diambil selanjutnya, entah bahkan ​lockdown sekalipun, tidak akan diterapkan secara membabi buta tanpa adanya penyesuaian. Namun penting untuk digarisbawahi disini bahwa saya, anda, dan seluruh elemen masyarakat beserta tindakannya — sekecil apapun itu — dapat berpengaruh bagi jangka waktu penyebaran infeksi, hingga mungkin angka korban jiwa dari infeksi itu sendiri. Dengan demikian, mari kita bergerak bersama bahu-membahu dengan pemerintah sebagai kesatuan sebuah negara untuk menanggulangi bencana global ini semaksimal mungkin.  

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan

Comment

Loading...