Jokowi Anggap Abdul Halim Iskandar Menteri Lambat

Presiden Jokowi mengatakan, PP yang dibuat pemerintah adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,BOGOR– Presiden Joko Widodo menilai penyaluran Dana Desa sangat kecil sejauh ini. Sementara, masyarakat pedesaan butuh stimulan yang signifikan untuk menjaga daya beli di tengah pandemi virus Corona.

Karena itu, Jokowi meminta Kementerian Desa di bawah kepemimpinan Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri-sapaannya untuk bergerak cepat.

“Ini mungkin bisa secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema Dana Desa. Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, pertama untuk bansos warga yang terdampak dan yang kedua, program padat karya tunai di desa. Ini yang harus dipercepat,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Percepatan Program Tunai Padat Karya melalui telekonferensi di Istana Bogor, Selasa (8/4).

Jokowi menerima laporan pada akhir Maret 2020 ini, Dana Desa yang tersalurkan sangat kecil. Dana Desa sendiri dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp72 triliun dan penyalurannya dilakukan dalam empat tahap.

Tahap pertama disalurkan seharusnya Rp28 triliun, namun saat ini yang tersalurkan baru Rp 9,3 triliun.

“Artinya kalau dari total Rp72 triliun baru 13 persen, masih kecil sekali. Saya minta dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar program padat karya tunai bisa betul-betul masif dan tepat sasaran,” tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, program tersebut harus menjadi prioritas karena sangat berguna bagi keluarga miskin dan pengangguran.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pelaksaan padat karya tunai diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Menjaga jarak dan memakai masker sehingga pelaksanaan program padat karya tunai tidak menganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” tandas Jokowi. (tan/jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...