Rancang Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham Sulbar Rapat Virtual

FAJAR.CO.ID, MAMUJU– Melaksanakan kebijakan bekerja dari rumah (work from home), sebanyak 13 pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat tetap melaksanakan kegiatan rapat virtual. Terutama dalam kaitan analisis konsepsi rancangan Perda Provinsi Sulawesi Barat tentang Pengarusutamaan Gender.

Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pengharmonisasian rancangan perda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dari rapat virtual ini, dirumuskan tanggapan berdasarkan aspek formil pembentukan perda dan aspek materil. Seperti kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimensi hak asasi manusia, kesetaraan gender bahkan sampai pada kajian dampak penerapan perda terhadap investasi daerah.

“Tanggapan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan rapat pengharmonisasian bersama antara Kanwil Kemenkumham dengan pihak Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian,” kata Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Harun Sulianto, Senin (6/4/2020).

Selain Raperda Pengarusutamaan Gender, saat ini Kanwil juga melakukan analisis konsepsi terhadap 13 (tiga belas) rancangan perda yang dimohonkan oleh pemda, yakni 3 raperda dari Pemerintah Provinsi, 5 Raperda Kabupaten Majene, 3 Raperda Kabupaten Pasangkayu, dan 3 dari Kabupaten Mamasa.

“Kebijakan bekerja dari rumah bagi pegawai Kanwil Kemenkumham, khususnya Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan tidak mengganggu tugas kanwil dalam melakukan pengharmonisasian raperda provinsi dan kabupaten. Kajian dan analisis terhadap sebuah rancangan perda yang diajukan oleh pemda harus tetap dilaksanakan walaupun dari rumah masing-masing dan melalui aplikasi online yang banyak tersedia” ujar Harun.

Pelaksanaan kegiatan Analisis Konsepsi Raperda merupakan bagian dari proses pengharmonisasian suatu rancangan perda yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham sesuai dengan amanat UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratura Perundang-undangan yang sebelumnya tahapan pengharmonisasian dilakukan oleh Biro Hukum/Bagian Hukum, beralih menjadi kewenangan Kanwil Kemenkumham.

“Rapat virtual ini wujud dari komitmen dan bukti kesiapan Kanwil Kemenkumham Sulbar melaksanakan amanah UU No 15 tersebut, ” beber Harun. (rls/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan

Comment

Loading...