Tri Rismaharini Keluarkan Protokol Pengendalian Mobilitas Penduduk

Selasa, 7 April 2020 20:57

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Humas Pemkot Surabaya/Antara)

FAJAR.CO.ID,SURABAYA– Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470/3674/436.7.13/2020 tentang Protokol Pengendalian Mobilitas Penduduk yang dikirimkan kepada ketua RT, pengelola apartemen, pengelola country house, dan pengurus REI Jawa Timur.

Surat edaran itu berdasar Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat akibat COVID-19.

Risma mengatakan, demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemkot meminta para ketua RT dan pihak pengelola untuk melakukan beberapa antisipasi.

”Kami minta kepada warga apabila ada anggota keluarganya di luar kota atau luar negeri untuk menunda kepulangan ke Surabaya,” kata Risma seperti dilansir dari Antara pada Selasa (7/4).

Untuk warga Surabaya di luar kota atau luar negeri yang sudah terlanjur kembali ke Surabaya, lanjut Risma, harus mentaati langkah-langkah penanganan, yaitu kepala atau anggota keluarga harus melaporkan anggotanya yang datang dari luar kota atau luar negeri itu ke ketua RT atau pengurus RT yang ditunjuk atau pengelola apartemen setempat. ”Laporan itu harus dilakukan paling lambat 1×24 jam sejak kedatangan,” ucap Risma.

Selanjutnya, ketua/pengurus RT yang ditunjuk atau pengelola apartemen itu harus memasukkan data warga tersebut melalui aplikasi lawancovid-19. Selain itu, mewajibkan wargaa dan seluruh anggota keluarganya melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan menaati berbagai ketentuan yang telah ditetapkan.

Komentar