Bansos Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Timbulkan Konflik Sosial

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Sosial diminta secara cepat dan jeli menentukan sasaran penerima manfaat bantuan sosial (Bansos). Terutama Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin dan rentan yang belum mendapatkan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako untuk penanggulangan masyarakat terdampak Covid-19.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Nurhasan Zaidi menyatakan pemerintah sesuai arahan Presiden untuk segera mensosialisasikan ini sedetail-detainya, terutama sasaran utama dari program-program tersebut yakni diprioritaskan untuk masyarakat yang terdaftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Jangan sampai masyarakat terluka dan merasa diberikan angin surga. Khawatir menimbulkan kegaduhan dan konflik sosial, ini harus diantisipasi,” ungkap Nurhasan dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020).

Politisi Fraksi PKS ini memaklumi alasan Kemensos menggunakan DTKS sebagai rujukan utama sasaran untuk program Bansos tersebut. Tetapi ia juga mengingatkan Kemensos bahwa banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTKS juga terimbas dan rentan jatuh miskin.

Ia mengapresiasi langkah Kemensos yang sigap me-refocusing program anggaran kementrian untuk mengatasi dampak sosial ekonomi di masa social distancing saat ini.

“Semua harus dilakukan dengan cepat tapi jangan sampai salah sasaran, untuk itu kita minta 7,5 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT harus benar-benar teralokasikan dengan benar, kita akan terus kawal ini”, ujar Nurhasan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P. Batubara memaparkan bahwa dari dana stimuluspenanganan Covid-19 sejumlah Rp405 triliun yang digulirkan pemerintah, sebesar Rp110 triliun dialokasikan untuk dana Jaring Pengaman Sosial.

Dari Rp110 triliun tersebut, selain untuk subsidi listrik dan kartu prakerja, Kemensos mengalokasikannya dalam bentuk penambahan Kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dengan manfaat sebesar Rp200.000,- selama 9 bulan.

“Kemudian PKH (Program Keluarga Harapan) disalurkan kepada 10 juta KPM, yang bantuannya dinaikkan 25 persen dalam setahun. Kemensos juga menggulirkan program khusus Sembako untuk DKI Jakarta sebagai wilayah episentrum Covid-19 dan skema BLT untuk 7,5 KPM dengan nilai Rp600.000 perbulan,” terang Mensos. (endra/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan

Comment

Loading...