Pilkada 2020 Ditunda, Dukungan Parpol Berpotensi Berubah

ILUSTRASI Pilkada

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 telah resmi ditunda oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) imbas persebaran Covid-19 yang semakin masif. Salah satunya Pemilihan Wali Kota Makassar.

Penundaan itu sebelumnya diputuskan melalui Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin 30 Maret 2020 lalu.

Pilkada yang seharusnya diselenggarakan serentak pada September 2020 terpaksa ditunda. Hingga kini belum ada keputusan resmi sampai kapan pesta demokrasi tersebut ditunda.

Peta politik dan elektabilitas para bakal calon yang maju dalam pilkada diprediksi bakal berubah selama masa penundaan.

Selain itu, pengamat politik menilai salah satu yang akan berpengaruh terdapat pada surat dukungan yang sebelumnya diberikan kepada para bakal calon (balon) diyakini sangat potensial untuk beralih.

Pakar politik Universitas Hasanuddin, Nurmala Idrus mengatakan, politik itu wilayah abu-abu. Artinya, tak ada komitmen abadi dalam politik, yang abadi hanyalah kepentingan.

“Adagium itu membuat surat dukungan yang diberikan parpol selama ini sangat besar kemungkinannya untuk berubah. Apalagi jika kemudian ada perubahan situasi politik nasional,” ujar Nurmal, Rabu (8/4/2020).

Lebih jauh, mantan ketua KPU kota Makassar ini menanggapi soal pilihan waktu menunda ke 2024. Menurutnya sangat beresiko dan tak strategis.

“Menunda ke 2021 adalah pilihan terbaik. Kecuali wabah ini tak bisa diatasi sampai 2021 tahun depan maka tentu menundanya ke 2024 bisa jadi pilihan,” ungkap yang Direktur Nurani Strategic Consultant itu.

Namun kata Nurmal, untuk saat ini condong memilih penundaan ke 2021. Sebab kata dia, kepala daerah yang dengan dipimpin oleh penjabat (Pj) sangat tidak ideal bagi demokrasi Indonesia.

“Tapi untuk sementara saya melihat 2021 adalah waktu terbaik sambil kita berharap wabah ini cepat kita atasi,” lanjut Nurmal.

“Menunda ke 2024 artinya nyaris semua daerah di Indonesia akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah yang artinya sangat tak baik bagi demokrasi kita. Sebab PJ adalah kepala daerah yang bukan dipilih atas pilihan rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Sawedi Muhammad mengatakan, penundaan Pilkada 2020 ini membuka ruang kepada para bakal calon (Balon).

Sebab, kata dia, para balon tentunya akan membuat strategi pemenangan masing-masing yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan.

“Isu dan prioritas program bisa saja berubah seiring perubahan lanskap sosial-politik dan kultural ke masyarakat di tengah pandemi corona ini,” singkat Sawedi. (endra/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam

Comment

Loading...