PSBB Belum Mendesak untuk Sulsel

Gubernur Sulsel Prof Dr Nurdin Abdullah.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pemprov Sulsel belum merencanakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Belum ada opsi ke sana meski Sulsel bersama Pulau Jawa kini masuk zona merah.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan penerapan PSBB mesti dikaji betul. Memang DKI Jakarta sudah memberlakukan, namun karakteristik wilayahnya berbeda dengan Sulsel. DKI Jakarta bertumpu pada jasa.

“Jadi mudah mereka (Pemprov DKI) terapkan PSBB. Kalau di Sulsel belum ada opsi ke sana. Kita hati-hati,” ungkapnya saat konferensi daring, Selasa, 7 April.

Pemprov sebenarnya sejak awal sudah menerapkan beberapa model PSBB. Seperti meliburkan sekolah, bekerja dari rumah, physical distancing, dan social distancing. Jadi lebih fokus ke daerah penyebaran utama.

“Sudah ada sebagian diterapkan. Tidak semua wilayah sama di Sulsel. Episentrum penyebaran kan Makassar, kemudian Gowa dan Maros. Jadi fokus penanganannya di tiga daerah ini,” bebernya.

Selain itu, posisi Sulsel sebagai penyangga pangan nasional mesti dijaga. Sekarang sudah masuk musim tanam, sehingga tentu riskan bila petani dirumahkan. Jangan sampai PSBB justru jadi bencana.

“Bukan korona yang membunuh, malah justru mati kelaparan. Jadi memang daerah mesti inovasi (dalam mengambil kebijakan),” bebernya.

Makassar sebagai episentrum utama akan lebih tegas diawasi. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 saat ini sedang melakukan pemetaan. Termasuk melakukan tracking sebagai dasar melakukan isolasi terbatas.

“Seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan. Namun, tentu kalau isolasi, kita harus siapkan pangannya,” bebernya.

Dilarang Mudik

Nurdin juga menyampaikan kebijakan melarang keras Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik jelang Ramadan. Larangan ini merupakan langkah taktis untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Sulsel.

Larangan ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2020. “Ini tegas dan kita tidak akan memberikan tolerir bagi ASN yang mudik,” tegasnya.

Petugas terkait di lapangan juga diminta betul-betul menjaga pintu-pintu masuk. Seperti bandar udara, pelabuhan, dan perbatasan masing-masing daerah.

“Jangan sampai ada penularan baru lagi selain yang ada sekarang. Nah, kita bisa lihat Makassar ini salah satu penularan itu dari kloter umrah. Selanjutnya bawaan dari keluarga,” jelasnya.

Sementara itu untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), Nurdin menjamin ke depan tak akan ada lagi persoalan. Apalagi, ada tambahan lagi yang akan masuk ke Sulsel. Sehingga tak ada lagi persoalan kekurangan.

“Insyaallah beberapa hari ke depan kita ada satu kontainer datang. Itu ada 200 ribu masker, 2.500 APD, kacamata lengkap, dan kita akan distribusikan,” bebernya.

Rujukan Utama

Pemprov juga mengatur rumah sakit (RS) untuk penanganan Covid-19. Kini sisa 7 RS rujukan utama. Sisanya merupakan penyangga. Tiga RS utama, yaitu RSUP Wahidin Sudirohusodo, RS Sayang Rakyat, dan RSKD Dadi.

“Jadi tiga RS disiapkan. Tidak boleh menerima pasien Covid-19, baik PDP maupun positif selain tiga rumah sakit ini,” bebernya.

Kata dia, RSKD Dadi akan menjadi RS pertama yang menjadi screening awal. Nanti setelah ada peningkatan status menjadi PDP baru dirujuk ke dua RS lainnya seperti RS Wahidin dan RS Sayang Rakyat.

“RS Sayang Rakyat sementara direnovasi. Itu akan dibuat menjadi ruang terbaik. Jadi untuk penanganan pasien bisa nyaman dan tenang,” jelasnya.

Sedangkan untuk anggaran, Sulsel sudah menyediakan Rp500 miliar dari refocusing APBD dan yang terpakai baru terhitung sekitar Rp10 miliar. Termasuk untuk memobilisasi massa peserta Ijtima Ulama Zona Asia di Gowa. “Jadi jangan takut. Kita sangat siap dari sisi anggaran,” bebernya. (fik-ful/abg-zuk)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : rasid alfarizi

Comment

Loading...