Telegram Kapolri, Ahmad Sahroni: Aturan Ini Berbahaya Sekali

Rabu, 8 April 2020 09:14

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni

Terpisah, Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan Surat Telegram mengenai penanganan penumpang yang datang dari negara terjangkit COVID-19, harus dijalankan. Termasuk para pekerja migran yang tiba di Indonesia selama pandemi COVID-19. Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1102/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020, Idham meminta jajaran Reskrim berkoordinasi dengan penyelenggara karantina kesehatan, BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Karantina. Surat telegram tersebut ditujukan kepada Kabareskrim Polri dan para Kapolda.

Anggota Polri juga diminta berkoordinasi dengan Pemda di daerah transit kepulangan pekerja migran maupun di daerah tujuan pekerja migran. “Anggota Polri wajib mendampingi petugas kesehatan di sejumlah pintu masuk di pelabuhan, bandara, pos lintas batas darat untuk memeriksa penumpang/pekerja migran yang baru tiba di Tanah Air. Prosedur penanganan kesehatan, baik melalui laut, udara, darat yakni pelabuhan, bandara, pos lintas batas darat negara harus dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,” tegas Idham di Jakarta, Selasa (7/4).

Bagi penumpang yang datang menggunakan kapal melalui pelabuhan dari luar negeri atau wilayah terjangkit di dalam negeri, Polri akan mengecek deklarasi kesehatan maritim dari nakhoda. Sedangkan yang masuk Indonesia melalui bandara, Polri akan mengecek deklarasi kesehatan penerbangan dari kapten penerbang.

Bagikan berita ini:
2
10
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar