Kritik Keras DPRD Makassar Terkait Lambannya Pendataan Warga Miskin Baru

Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar ST. (IST)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar ST mengkritisi lambannya Pemerintah Kota Makassar dalam mendata warga miskin dan rentan miskin yang nantinya menjadi sasaran penerima bantuan.

Azwar meminta Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb lebih sigap menginstruksikan jajarannya untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi sebenarnya.

Selain mengawasi warga untuk tetap disiplin terapkan physical distance, pemkot juga bisa mendapatkan data warga mana saja yang terkena dampak langsung dari wabah corona ini.

“Pj Walikota mesti lebih melibatkan para camat, lurah, RW/RT dalam antisipasi covid dan penanganan dampak Covid ini. Minta itu camat, lurah, RW/RT keliling wilayahnya, keluar masuk lorong untuk menasehati warganya agar stay home, menunda dulu aktifitas keluar rumahnya demi menghambat penularan wabah,” tegas Azwar lewat pesan singkatnya kepada Fajar.co.id, Kamis (9/4/2020).

“Seiring dengan itu, maka akan ketahuan siapa-siapa warga yang memang sangat butuh bantuan, akan ketahuan updatenya siapa warga yang bekerja informal, siapa warga yang kena PHK, siapa warga yang terdampak sangat,” terangnya lagi.

Sehingga, lanjut Anggota Komisi A DPRD Makassar ini, pendistribusian bantuan tersebut akan merata dan efektif. Jika tidak, ia khawatir akan memunculkan konflik sosial di kemudian hari.

“Sehingga jika ada bantuan bisa terbagi efektif dan merata. Kalau perlu Camat/Lurah/RW/RT itu tiap hari keliling di wilayahnya dan memberi info update pada penanggung jawab gugus covid,” jelasnya.

Azwar tidak menginginkan pendistribusian bantuan menjadi kacau di lapangan lantaran data warga yang membutuhkan tidak disiapkan secara baik.

“Jangan lagi ada informasi bantuan tertinggal beberapa hari tidak dibagikan karena data belum lengkap dan lain-lain,” kata Azwar.

Di samping itu, kesigapan Pemkot dalam mengantisipasi persebaran virus corona juga menjadi sorotannya. Terutama persoalan APD berupa masker kain untuk masyarakat.

Terlebih menurut Azwar, pemerintah pusat sudah mengeluarkan himbauan wajib untuk seluruh masyarakat menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Sementara masker tersebut langka.

Adalah kewajiban pemerintah kota menyiapkan APD tersebut, agar tidak menimbulkan persebaran virus yang lebih besar lagi.

“Info Covid ini kan sudah cukup lama, masa langka masker di pasaran? Terus tidak diantisipasi. Apalagi pusat sudah wajibkan masker, maka daerah mestinya fasilitasi masyarakat,” tutur Azwar.

Ia mengusulkan untuk di kota Makassar memproduksi sebanyak 2 juta masker kain. Pemkot bisa memberdayakan para penjahit untuk memproduksi APD tersebut.

“Pemkot bisa berdayakan penjahit Makassar. Saya usul mesti Makassar cetak 2 juta masker kain, itu hanya butuh dana kurang dari Rp10 M karena perlembar masker kain dipasaran cuma Rp 5 ribu. Lalu masker itu digratiskan pada warga kota Makassar,” pungkasnya. (endra/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Adi Mirsan

Comment

Loading...