Pemerintah Jangan Salah Tunjuk Pengelolaan Dana Covid-19

Kamis, 9 April 2020 19:11

FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Anggaran berkisar Rp500 miliar yang akan digelontorkan Pemprov Sulsel untuk menanggulangi pandemi Covid-19, mendapat perhatian banyak pihak. Sebab bila salah kelola, justru menjadi kerugian daerah dan masyarakat.

Hal itu mencuat dalam diskusi Cegah Politisasi Bantuan Dampak Pandemic Covid-19 yang digelar Komunitas Wartawan Politik Sulawesi Selatan, Kamis (9/4/2020).

Dalam diskusi yang memberlakukan jarak antar peserta minimal satu meter dan wajib menggunakan masker ini, berkembang wacana rencana Pemkot Makassar melalui dinas sosial untuk menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) menyalurkan bantuan dampak Covid-19

Hal itu mendapatkan tentangan dari sejumlah lembaga anti korupsi. Sebab perangkat yang paling pas menyalurkan adalah RT RW sebagai perpanjangtangan pemerintah. Pemkot Makassar sendiri sejauh ini menyiapkan anggaran mencapai Rp30 miliar untuk penanganan virus tersebut. Ketua Umum DPP Lembaga Investigasi dan Monitoring (LIMIT), Mamat Sanrego menyampaikan ketika uang negara ingin didistribusikan kepada publik, maka seharusnya yang menyalurkan adalah aparat negara. Bukan organisasi kemanusian atau organisasi nirlaba lainnya.

“Ini uang rakyat loh! Bukan kita tidak percaya PMI, tapi karena ini momen pilkada, distribusi bantuan ini bisa saja diselewengkan,” kata Mamat, Kamis, 9 April. Ketua DPP Lembaga Aliansi Anti Korupsi (LANTIK), Asruddin Azis juga berpendapat sama. Menurutnya, penggunaan uang negara untuk bantuan sosial memiliki implikasi hukum. Sehingga penyaluran bantuan tersebut lebih tepat dilakukan aparat pemerintah kota sebagai pihak yang memang bertanggungjawab penuh.

Komentar


VIDEO TERKINI