Telegram Ancaman Pidana Penghina Presiden, Begini Peringatan Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menngatakan, setahu dirinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan adanya kritikan yang diberikan oleh masyarakat. (dok JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Polri mengeluarkan telegram selama pandemi virus corona atau Covid-19 ini. Salah satu poinnya adalah adanya acaman pidana bagi orang-orang yang menghina presiden dan pejabat pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menngatakan, setahu dirinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan adanya kritikan yang diberikan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, jangan sampai kritikan yang diberikan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah malah membungkam suara kritis yang jujur.

“Jangan sampai hukum yang demokratis ini menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara,” ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (9/4).

Menurut Nasir, masyarakat juga perlu memberikan penilaian terhadap kerja-kerja dari pemerintahan ini. Sehingga jangan sampai hukum ini dijadikan alat kekuasaan supaya masyarakat tidak kritis terhadap pemerintahan.

“Rakyat juga berhak menilai presiden dan para pejabat negara. Ingat presiden dan pejabat itu digaji dari uang rakyat,” katanya.

Namun demikian politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan supaya masyarakat dalam memberikan kritik yang terukur kepada pemerintahan ini. Jangan sampai masyarakat memberikan kritik mengandung caci maki.

“Kritik tetap kritis dan bukan karena kebencian. Jika sudah benci maka akan mengeluarkan kata-kata yang mengandung caci maki,” ungkapnya.

Selain itu penghinaan kepada kepala negara juga terkadang menjadi bias. Karena sulit dibedakan antara pribadi dengan jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

“Jadi sudah jelas dan dari dulu juga ketentuan mengenai penghinaan itu sering bias,” ungkapnya.

Lagi pula menurut Nasir, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan bernomor 013-022/PUU-IV/2006. Sehingga Polri perlu berhati-hati dalam bertindak.

Diketahui, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menandatangi Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020, Sabtu (4/4). Surat tersebut berisi penanganan dan pedoman pelaksanaan tugas kepolisian yang berikatan dengan kejahatan di dunia siber selama pandemi virus Korona (Covid-19).

Beberapa tindak kejahatan yang menjadi fokus ialah ialah penghinaan kepada penguasa dalam hal ini presiden dan pejabat pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207 KUHP.

Pasal tersebut berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Selain itu, Polri juga akan fokus pada penyebaran berita bohong (hoaks) terkait covid-19 dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran pandemi tersebut.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 14 dan atau 15 Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 14, setiap orang yang menyiarkan berita bohong dapat dipidana penjara 10 tahun. Sementara dalam Pasal 15, penyebar berita yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap dapat dipidana penjara dua tahun.

Kejahatan lain yang disebut dalam surat itu yakni praktik penipuan penjualan daring alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, obat-obatan, dan disinfektan. Pasal yang dapat dijerat kepada pelaku adalah Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” tulis pasal tersebut.

Terkahir, kejahatan terhadap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan seperti yang termaktub dalam Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Para pelanggar dapat dipindana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta. (jpc/fajar)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah Umar

Comment

Loading...