Telegram Ancaman Pidana Penghina Presiden, Begini Peringatan Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menngatakan, setahu dirinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan adanya kritikan yang diberikan oleh masyarakat. (dok JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Polri mengeluarkan telegram selama pandemi virus corona atau Covid-19 ini. Salah satu poinnya adalah adanya acaman pidana bagi orang-orang yang menghina presiden dan pejabat pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menngatakan, setahu dirinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan adanya kritikan yang diberikan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, jangan sampai kritikan yang diberikan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah malah membungkam suara kritis yang jujur.

“Jangan sampai hukum yang demokratis ini menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara,” ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (9/4).

Menurut Nasir, masyarakat juga perlu memberikan penilaian terhadap kerja-kerja dari pemerintahan ini. Sehingga jangan sampai hukum ini dijadikan alat kekuasaan supaya masyarakat tidak kritis terhadap pemerintahan.

“Rakyat juga berhak menilai presiden dan para pejabat negara. Ingat presiden dan pejabat itu digaji dari uang rakyat,” katanya.

Namun demikian politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan supaya masyarakat dalam memberikan kritik yang terukur kepada pemerintahan ini. Jangan sampai masyarakat memberikan kritik mengandung caci maki.

“Kritik tetap kritis dan bukan karena kebencian. Jika sudah benci maka akan mengeluarkan kata-kata yang mengandung caci maki,” ungkapnya.

Selain itu penghinaan kepada kepala negara juga terkadang menjadi bias. Karena sulit dibedakan antara pribadi dengan jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar