Penuhi Kriteria, Sri Rahmi Nilai Sulsel Sudah Bisa Terapkan PSBB

Sabtu, 11 April 2020 13:58

Anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi. (ikbal/fajar.co.id)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Desakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sulsel terus bermunculan. Terlebih, Sulsel masuk 5 daerah teratas dengan pasien positif Covid-19 terbanyak di Indonesia.

Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Sri Rahmi menilai bahwa, upaya-upaya untuk PSBB sebenarnya telah digalakkan oleh pemerintah sendiri, praktek-praktek persyaratan menurutnya telah dilakukan, utamanya di Ibukota Sulsel, Makassar.

“Kalau saya baca, Sulsel sudah bisa masuk kriteria itu (PSBB) apalagi dalam praktiknya kita sebenarnya sudah melakukannya. Pembatasan kegiatan sudah dilakukan, kemudian penutupan tempat ibadah sudah dilakukan, kemudian tempat pusat keramaian sudah dilakuan, sekolah sudah dilakukan, kerja kantor juga, itu sebenarnya kalau tidak salah ada enam atau tujuh point dari PSBB dan hal ini sudah dilakukan oleh Sulsel,” kata Sri, Sabtu (11/4/2020)

Menurutnya, sisa keputusan formal untuk menentukan hal ini PSBB atau bukan, meski secara praktik memang telah dilakukan. Yang menjadi permasalahan justru pada ketegasan untuk menegakkan regulasi itu.

“Presiden kan sudah jelas, komandonya ada di pusat kalau saya lihat di Sulsel beberapa daerah perbatasan itu mereka justru inisiatif sendiri-sendirii,” kata ketua fraksi PKS Sulsel tersebut.

Sri menilai, hal ini terjadi lantaran tidak adanya kesatuan komando dari provinsi yang dinilai diperlukan untuk menyatukan semua persepsi.

“Pemerintah di Sulsel itu harus konek dengan semua kabupaten/kota yang ada di Sulsel. Termasuk berkoordinasi juga dengan Gubernur Sulbar,” ujarnya.

Masing-masing daerah seharusnya tidak memiliki sikap sendiri-sendiri, karena dengan tak adanya koordinasi alhasil terjadi kemacetan kendaraan pada perbatasan akibat ketidaktahuan pembatasan antar daerah.

“Cobalah gubernur cari solusi yang tepat, supaya tidak terjadi perpanjangan-perpanjangan terus,” katanya.

Perlu ketegasan dalam menerapkan aturan, karena beberapa masyarakat akan dirugikan dengan keadaan tiap daerah yang berbeda-beda, hal ini justru dipandang tidak komprehensif.

Sebagai contoh pemerintah seharusnya sedari dulu melakukan pembatasan ke daerah-daerah terdampak atau zona merah. Namun justru tidak dilakukan, seperti Jakarta, seharusnya jauh hari hal ini telah diantisipasi namun tidak demikian.

“Pemerintah itu sudah tahu ada daerah-daerah pandemi, ada kota-kota pandemi kayak Jakarta tapi kita di bandara masih saja membuka penerbangan Jakarta-Makassar sampai sekarang,” terangnya.

Hal itu dimakluminya pasalnya memang perlu koordinasi dengan pusat namun jika pemerintah betul-betul serius seharusnya hal itu bisa saja diterpakan

Sri menekankan, Gubernur dan kepala daerah perlu mengambil sikap karena saat ini hal itu yang perlu diambil untuk memastikan mata rantai Covid-19 benar-benar bisa diputus. (ikbal/fajar)

Komentar