Nyalakan Early System Warning di Daerah Tujuan Mudik

Minggu, 12 April 2020 13:38

Harpiana Rahman

Oleh: Harpiana Rahman(Dosen UMI Makassar)

Pembatasan sosial berskala besar menjadi pilihan pemerintah untuk menekan penyebaran virus. Dalam PP pemerintah mengatur cakupan pembatasan sosial seperti imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktifitas yang menyebabkan orang berkurumun dan berkumpul dengan memberikan otoritas kepada Pemda untuk mengontrol PSBB di setiap daerah.

Lalu, bagaimana dengan mudik? Mudik tidak diatur dalam PSBB. Pemerintah hanya berani mengeluarkan imbauan agar saat mudik dilakukan perlu penerapan pembatasan jarak saat berada dalam ruang publik. Ini menjadi mustahil jika pemerintah tidak mengatur proses alur mudik seperti penambahan armada, pembatasan jumlah penumpang dalam transportasi umum.

Menjelang ramadan, mudik di tengah serangan wabah menjadi salah satu perilaku berisiko yang menyebabkan penyebaran virus semakin tinggi. Kecepatan penyebaran virus bergantung dengan mobilitas inangnya/host/pejamu/manusianya. Semakin besar pergerakan manusia, semakin luas pula ekspansi virus.

Melarang mudik menjadi tidak efektif, lantaran proses mudik sudah tengah berlangsung. Hampir sebulan proses karantina mandiri di lakukan, kegiatan-kegiatan perekonomian nyaris lumpuh. Imbasnya adalah pekerja pada sektor informal. Meski saya tidak punya data valid, tapi bisa saya pastikan beberapa bahkan mungkin kebanyakan pekerja dari sektor informal di kota-kota besar berasal dari desa yang merantau ke kota untuk bekerja.

Masalahnya menjadi struktural, karena pekerja informal yang tidak bekerja akibat wabah, tidak mendapat penghasilan. Akibatnya pilihan yang dianggap menyelamatkan namun beresiko adalah pulang atau mudik secepatnya ke desa. Masalah struktural ini sebetulnya tengah ditangani pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan bantuan seperti subsidi listrik, program keluarga harapan. Bahkan beberapa kelas ekonomi atas seperti selebriti dan pengusaha mulai menguatkan finansial pemerintah dengan memberikan donasi bagi kelompok terdampak. Namun, kerlambatan bantuan, distribusi bantuan tidak tepat, membuat masyarakat tampaknya tak sepenuhnya yakin dengan program pemerintah.

Mudik tengah berlangsung. Jika pemerintah tidak bisa mengontrol mudik, mestinya harus bisa mengontrol dampak mudik. Pemerintah di ibu kota harus menopang pemerintah daerah/desa yang menjadi tujuan mudik. Memenuhi kebutuhan daerah untuk mengantisipasi outbreak di desa-desa. Memetakan arus pemudik dan daerah-daerah yang menjadi tujuan mudik menjadi penting untuk segera dilakukan demi memperkuat pertahanan kesehatan masyarakat di desa. Puskemas yang menjadi layanan paling dekat di masyarakat mau tidak mau harus menaikkan fungsinya untuk sigap mendeteksi penyakit COVID-19 ataupun virus yang mungkin dibawa oleh pemudik.

Komentar


VIDEO TERKINI