Nyalakan Early System Warning di Daerah Tujuan Mudik

Minggu, 12 April 2020 13:38

Harpiana Rahman

Oleh: Harpiana Rahman(Dosen UMI Makassar)

Pembatasan sosial berskala besar menjadi pilihan pemerintah untuk menekan penyebaran virus. Dalam PP pemerintah mengatur cakupan pembatasan sosial seperti imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktifitas yang menyebabkan orang berkurumun dan berkumpul dengan memberikan otoritas kepada Pemda untuk mengontrol PSBB di setiap daerah.

Lalu, bagaimana dengan mudik? Mudik tidak diatur dalam PSBB. Pemerintah hanya berani mengeluarkan imbauan agar saat mudik dilakukan perlu penerapan pembatasan jarak saat berada dalam ruang publik. Ini menjadi mustahil jika pemerintah tidak mengatur proses alur mudik seperti penambahan armada, pembatasan jumlah penumpang dalam transportasi umum.

Menjelang ramadan, mudik di tengah serangan wabah menjadi salah satu perilaku berisiko yang menyebabkan penyebaran virus semakin tinggi. Kecepatan penyebaran virus bergantung dengan mobilitas inangnya/host/pejamu/manusianya. Semakin besar pergerakan manusia, semakin luas pula ekspansi virus.

Melarang mudik menjadi tidak efektif, lantaran proses mudik sudah tengah berlangsung. Hampir sebulan proses karantina mandiri di lakukan, kegiatan-kegiatan perekonomian nyaris lumpuh. Imbasnya adalah pekerja pada sektor informal. Meski saya tidak punya data valid, tapi bisa saya pastikan beberapa bahkan mungkin kebanyakan pekerja dari sektor informal di kota-kota besar berasal dari desa yang merantau ke kota untuk bekerja.

Bagikan berita ini:
6
5
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar