Regulasi PSBK di Makassar Tidak Jelas, Komisi A Khawatir Terjadi Gejolak

Minggu, 12 April 2020 10:56

FOTO: ISHAK/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) di empat kecamatan dengan kategori zona merah atau lokasi yang persebaran corona-nya tinggi.

Kebijakan ini mulai diterapkan pada Minggu, 12 April 2020. Masing-masing di Kecamatan Manggala, Tamalate, Rappocini, dan Panakkukang.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi, memandang positif pembatasan wilayah ini guna memutus kontaminasi virus corona di wilayah tersebut.

Namun, Kasrudi melihat penerapan kebijakan ini diputuskan secara sporadis atau buru-buru tanpa adanya mekanisme yang jelas dan terukur.

Misalnya, Kasrudi mencontohkan, dampak yang ditimbulkan dari PSBK ini, baik secara sosial, ekonomi dan keamanan. Lantas berapa lama penerapannya juga belum jelas. Kemudian apa saja yang dibatasi dan yang terpenting adalah dari sisi pengawasannya. Apa sanksi yang ditanggung masyarakat jika melanggar aturan ini.

“Jadi kesannya Pj Wali Kota ini ingin dianggap ambil langkah cepat, karena kinerjanya yang lamban terus disorot. Dia seolah mengejar action. Tetapi tata caranya tidak terarah, skema dan regulasinya harus diperjelas dulu. Sampaikan ke masyarakat jauh-jauh hari. Jangan malam diumumkan, besoknya diberlakukan. Kan aneh,” ketus Kasrudi saat dihubungi, Minggu (12/4/2020).

Kasrudi mengatakan, yang tak kalah penting dari kebijakan ini adalah kepastian pemenuhan bahan pokok bagi warga yang terdampak. Apakah dengan PSBK ini kebutuhan harian warga ditanggung pemerintah.

Komentar


VIDEO TERKINI