16 Provinsi Belum Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19, Jabar Tertinggi, Sulsel Belum Melapor

Senin, 13 April 2020 14:32

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian-jpnncom

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat 16 provinsi belum melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung program-program penanganan virus corona (Covid-19). Pemerintah telah memberikan waktu selama tujuh hari untuk melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran sejak aturan terkait diterbitkan pada 2 April lalu.

Aturan refocusing dan realokasi anggaran tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Plt Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap daerah tersebut.

“Apabila daerah tak kunjung melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran, maka Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri akan melakukan pemeriksaan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

Untuk diketahui, refocusing dan realokasi anggaran diarahkan kepada tiga hal. Pertama, penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan. Kedua, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing tetap hidup. Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Terkait alokasi anggaran penanganan kesehatan nilainya mencapai Rp23,34 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari alokasi belanja dalam bentuk kegiatan sebesar Rp9,25 triliun, hibah atau bantuan sosial (bansos) Rp3,40 triliun, dan belanja tidak terduga Rp10,70 triliun.

Tertinggi Jabar

Kemendagri mencatat Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang mengalokasikan anggaran penanganan kesehatan paling tinggi yakni Rp2,88 triliun.

Komentar


VIDEO TERKINI