Peraturan Menteri Saling Berbenturan, Luhut Diminta Cabut Permenhub 18/2020

Senin, 13 April 2020 17:24
Peraturan Menteri Saling Berbenturan, Luhut Diminta Cabut Permenhub 18/2020

Menko Marves,Luhut Binsar Pandjaitan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Di sisi lain Pasal 13 ayat (10) huruf a Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 menyebut, penumpang kendaraan baik umum maupun pribadi harus mengatur jarak. Permenhub 18/2020 bertentangan dengan Permenkes tersebut. Permenhub 18/2020 juga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta PP Nomor 21 Tahun 2020.

Menurutnya, Keputusan Pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti UU 6/2018, PP 21/2020, Permenkes 9/2020, Permenhub 18/2020, Peraturan Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2020 seharusnya tidak perlu menimbulkan kebingungan masyarakat.

“Dalam pelaksanaan di daerah PSBB seperti DKI Jakarta, jelas Permenhub ini sesat karena membuat pelaksanaan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 bermasalah dan membuat aparat menjadi ambigu dalam melakukan penindakan hukum,” ungkapnya.

Padahal tanpa penindakan hukum, kata dia, pelaksanan PSBB menjadi tidak ada gunanya. Sebab, penularan Covid-19 masih dapat berlangsung melalui angkutan penumpang kendaraan roda dua, baik komersial maupun pribadi.

“Untuk itu saya mohon kepada Menteri Perhubungan untuk segera mencabut dan merevisi Permenhub 18/2020 ini secepatnya,” pungkasnya. (jpc)

Bagikan berita ini:
8
10
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar