Peraturan Menteri Saling Berbenturan, Luhut Diminta Cabut Permenhub 18/2020

Senin, 13 April 2020 17:24
Peraturan Menteri Saling Berbenturan, Luhut Diminta Cabut Permenhub 18/2020

Menko Marves,Luhut Binsar Pandjaitan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio mengatakan, jumlah pasien yang terinfeksi virus Covid 19 terus meningkat cukup tajam di Indonesia. Apalagi, data yang disampaikan oleh pemerintah diragukan masyarakat karena angka sebenarnya menurut beberapa ahli jauh lebih besar.

Menurutnya, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta sudah berjalan baik selama tiga hari ini. Kebijakan sama disusul oleh wilayah penyangga lain di sekitar DKI Jakarta yang dimulai hari ini.

“PSBB sebagai perluasan jaga jarak diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai langkah positif pemerintah,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (13/4).

Namun sayang, kata dia, penerapan PSBB khususnya yang terkait angkutan orang atau penumpang dengan kendaraan roda dua akan menjadi masalah di lapangan. Pasalnya ada dua Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Pehubungan (Permenhub) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang saling berbenturan.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) Huruf c Permenhub 18 disebutkan, ojek daring atau sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Namun, Pasal 11 Ayat (1) Huruf d regulasi itu juga menyebutkan, sepeda motor tetap bisa mengangkut penumpang jika memenuhi protokol kesehatan.

Di sisi lain Pasal 13 ayat (10) huruf a Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 menyebut, penumpang kendaraan baik umum maupun pribadi harus mengatur jarak. Permenhub 18/2020 bertentangan dengan Permenkes tersebut. Permenhub 18/2020 juga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta PP Nomor 21 Tahun 2020.

Menurutnya, Keputusan Pemerintah melalui berbagai kebijakan, seperti UU 6/2018, PP 21/2020, Permenkes 9/2020, Permenhub 18/2020, Peraturan Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2020 seharusnya tidak perlu menimbulkan kebingungan masyarakat.

“Dalam pelaksanaan di daerah PSBB seperti DKI Jakarta, jelas Permenhub ini sesat karena membuat pelaksanaan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 bermasalah dan membuat aparat menjadi ambigu dalam melakukan penindakan hukum,” ungkapnya.

Padahal tanpa penindakan hukum, kata dia, pelaksanan PSBB menjadi tidak ada gunanya. Sebab, penularan Covid-19 masih dapat berlangsung melalui angkutan penumpang kendaraan roda dua, baik komersial maupun pribadi.

“Untuk itu saya mohon kepada Menteri Perhubungan untuk segera mencabut dan merevisi Permenhub 18/2020 ini secepatnya,” pungkasnya. (jpc)

Bagikan berita ini:
4
7
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar