Presdien Ubah Target APBN Lewat Perpres, Legislator Gerindra: Hak Konstitusional Kami Dikebiri

Senin, 13 April 2020 08:51

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (IST)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020, sangat berpotensi mereduksi hak konstitusional DPR RI yang sudah dimandatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan Perpres yang baru tersebut bertentangan dengan pembahasan APBN harus selalu melibatkan DPR RI, sesuai Pasal 20a (1) dan Pasal 23 (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Jelas sekali menurut aturan main konstitusi bahwa pembahasan APBN harus melibatkan DPR. Pasal 20a ayat 1 UUD 1945 menyatakan DPR memiliki fungsi anggaran. Fungsi tersebut diperkuat dengan Pasal 23 ayat 1 yang menyatakan APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya via rilis kepada Fajar.co.id.

Dengan bahasa yang lebih lugas, Heri menyebut Perpres tersebut “mengebiri” hak konstitusional DPR. Perpres ini merupakan aturan pelakasana dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpres ini telah mengubah target penerimaan negara menjadi Rp1.760,9 triliun, nilai itu turun Rp472,3 triliun dari target awal penerimaan negara sebelumnya sebesar Rp2.233,2 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.462,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp297,8 triliun sebelumnya Rp366,9 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp498 miliar. Sementara itu, untuk alokasi belanja negara meningkat Rp73 triliun dari sebelumnya Rp2.540,4 triliun menjadi sebesar Rp2.613,8 triliun.

Komentar


VIDEO TERKINI