Tolak Pemakaman Jenazah Covid-19, Polisi: Pelaku Bisa Dipidanakan

Senin, 13 April 2020 11:56

Sejumlah warga Desa Suruh, Dawarblandong menggelar aksi penolakan rencana pemerintah yang menyiapkan makan khusus corona...

FAJAR.CO.ID,MOJOKERTO- Warga Desa Suru yang menolak rencana makam korban Covid-19 di lahan Perhutani KPRH Kemlagi, berpotensi berurusan dengan kepolisian. Langkah mereka menolak pemakaman dipastikan melanggar aturan.

Mereka berpotensi melanggar pasal 212 dan pasal 214 KUHP serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah.

Namun, saat ini, langkah Polres Mojokerto Kota tak langsung menyeret pelaku ke ranah pidana. Korps berseragam cokelat ini, mengaku akan melakukan upaya pendekatan dan pencegahan.

’’Anggota kami sudah turun. Dan melakukan upaya preventif dulu,’’ ungkap Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bogiek Sugiyarto, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Menurutnya, menyeret para pelaku penolakan makam korban Covid-19 ke ranah pidana merupakan langkah terakhir yang akan diambil kepolisian. ’’Jika bisa kami akan menghindari pidana. Dan, sekarang, Satgas sudah turun,’’ bebernya.

Bogiek menyebutkan, mempersiapkan makam korban Covid-19 di area Perhutani sebagai bentuk kemanusiaan dan kepentingan negara. Dengan begitu, ia mengharap, warga menghormati jenazah dan keputusan negara.

Langkah penyadaran itu, dinilai Bogiek, untuk memuluskan langkah pemerintah menyiapkan lahan khusus untuk para korban Covif-19. Lahan milik Perhutani ini rencananya akan digunakan sebagai lahan khusus pemakaman korban virus asal Wuhan, China itu.

Proses pemakaman yang dilakukan nantinya, juga sesuai dengan protokol kesehatan. Bogiek menerangkan, protokol itu di antaranya dengan mensterilkan jenazah dan membungkusnya dengan menggunakan plastik. Lalu dilanjutkan dengan peti mati yang sangat rapat.

Komentar


VIDEO TERKINI