18 Alat Tes PCR Siap, Sehari Bisa Uji 9.000 Sampel

Selasa, 14 April 2020 11:47

TUTUP MATA: Linda Eka, pengunjung kafe Kopi Rolag, Surabaya, diambil darahnya tadi malam. Tim Gugus Tugas Jatim bersama ...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Jangan terkejut bila dalam waktu dekat terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Sebab, pemerintah segera mengoperasikan 18 alat uji polymerase chain reaction (PCR) yang baru didatangkan Kementerian BUMN. Alat tersebut mampu mendeteksi kondisi kesehatan banyak orang sehingga statusnya lebih cepat diketahui.

Sebanyak 18 alat itu mampu melakukan 500 kali tes setiap hari. Artinya, ada 9.000 sampel lagi yang bisa diuji setiap hari. Presiden Joko Widodo meminta sebaran tes PCR diperluas ke banyak daerah. Tujuannya, mengurangi antrean tes sampel, terutama di kawasan episentrum penularan Covid-19.

Delapan belas alat itu akan dipasang pekan ini. Jokowi tidak menjelaskan berapa kemampuan tes saat ini. Yang jelas, sejak kasus positif pertama diumumkan pada 2 Maret hingga kemarin, total yang telah dites PCR hanya 26.500 sampel.

“Tempat labnya dulu kan hanya 3, sekarang sudah menjadi 29 dari 78 yang dipersiapkan,’’ urainya saat rapat terbatas penanganan Covid-19 secara virtual di Jakarta kemarin (13/4).

Dengan kapasitas laboratorium tersebut, ke depan ada lebih dari 10 ribu sampel yang bisa diuji setiap hari. Peluang jumlah kasus bertambah banyak menjadi besar bila jumlah yang dites juga semakin banyak.

PCR berbeda dengan rapid test. Sebab, PCR bisa langsung dijadikan acuan seseorang positif Covid-19 atau tidak. Sementara itu, mereka yang dinyatakan positif oleh rapid test masih harus menjalani PCR untuk memastikan kondisinya. Karena itu, hasil rapid test tidak dimasukkan ke daftar pasien positif.

Presiden juga meminta data-data terkait Covid-19 terintegrasi dengan baik ke sistem gugus tugas. Dengan begitu, semua informasi terkait kasus korona terdata dengan baik. Setiap hari harus ada perkembangan teranyar yang bisa diakses publik dengan mudah.

Ketersediaan alat pelindung diri (APD) juga disinggung dalam ratas tersebut. Pada intinya, pemerintah tidak akan membiarkan para tenaga medis yang merawat pasien bekerja dengan risiko tinggi. Karena itu, APD akan terus dipasok ke daerah untuk memenuhi kebutuhan.

Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, bukan hanya PCR yang diminta diperbanyak. Rapid test juga akan diperbanyak sebagai langkah pengecekan awal. Doni menyatakan, pihaknya juga mengupayakan agar ketersediaan reagen mencukupi. Mengikuti kemampuan tes PCR. Dengan begitu, penggunaan PCR bisa dimaksimalkan. ’’Karena masa puncak Covid-19 di negara kita diprediksi terjadi pada 5 atau 6 minggu yang akan datang,’’ terangnya.

Hingga akhir pekan lalu, sudah terdistribusi sekitar 690 ribu set APD ke berbagai daerah. ’’Dan ini kami tingkatkan terus. Akan kami tambah terus,’’ tutur kepala BNPB itu. APD juga didistribusikan ke sejumlah asosiasi maupun perhimpunan dokter yang menangani Covid-19. Diharapkan, dokter-dokter yang berpraktik di zona merah juga menggunakan APD saat merawat pasiennya.

Selain itu, saat ini gugus tugas terus menjalankan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, perguruan tinggi, dan pihak swasta untuk memproduksi ventilator buatan dalam negeri. Tidak mungkin lagi mengimpor ventilator karena semua negara saat ini juga membutuhkannya.

Realokasi Anggaran Daerah

Anggaran untuk penanganan Covid-19 di daerah akan mendapat tambahan. Sumbernya dari hasil realokasi APBD. Hingga kemarin (13/4) Kementerian Dalam Negeri mencatat, sudah lebih dari 90 persen pemerintah daerah (pemda) yang telah melakukannya. ’’Saat ini data terhimpun masih 93,73 persen. Kami akan terus update, terutama bagi daerah yang belum melapor,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian.

Dari 93,73 persen data yang masuk, total dana yang direalokasi mencapai Rp 55 triliun. Secara garis besar, ada tiga pos APBD di seluruh Indonesia yang direalokasikan masing-masing pemda ke penanganan Covid-19. Yakni, pos anggaran belanja tidak terduga (BTT), hibah/bansos, serta hasil pemotongan belanja modal, jasa, dan kegiatan.

Nanti anggaran tersebut dialokasikan ke tiga agenda prioritas penanganan dampak Covid-19. Yakni, penanganan kesehatan seperti pemenuhan kebutuhan medis, penanganan dampak ekonomi seperti insentif untuk dunia usaha, serta penyediaan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin. Di antara tiga agenda prioritas tersebut, alokasi terbesar akan diberikan ke penanganan kesehatan dan jaring sosial. Dari Rp 55 triliun yang masuk, penanganan kesehatan mendapat alokasi Rp 23,35 triliun. Penanganan jaring sosial mendapat Rp 23,55 triliun. Sementara itu, penanganan dampak ekonomi hanya dijatah Rp 7,98 triliun.

Ardian menegaskan, pemerintah pusat sudah memberikan deadline bagi pemda yang belum menyelesaikan realokasi anggaran hingga 23 April 2020. Jika hingga batas waktu yang ditentukan pemda tetap belum menyelesaikan, pemerintah pusat akan memotong dana transfer ke daerah tersebut.

Meski demikian, Kapuspen Kemendagri Bahtiar meyakini pemda akan patuh pada instruksi pusat. Meski ada yang belum melaporkan hasil realokasi APBD, dia menilai hanya masalah waktu.

Jokowi kemarin menandatangani Keppres 12/2020 yang berisi status baru pandemi Covid-19 di Indonesia. ’’Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan persebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.’’ Demikian bunyi poin pertama keppres tersebut. Pada poin berikutnya, ada penegasan bahwa penanganan bencana nasional dilaksanakan gugus tugas yang saat ini dipimpin Doni. Kepala daerah selaku ketua gugus tugas di wilayah masing-masing diwajibkan memperhatikan kebijakan pusat saat mengambil kebijakan untuk daerahnya.

Pada bagian lain, pandemi Covid-19 diprediksi tidak hanya menjadi problem kesehatan dan ekonomi global. Badan pangan dunia FAO memprediksi tahun ini akan terjadi krisis pangan global. Ada dua penyebabnya, yakni Covid-19 dan kekeringan.

Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, dalam ratas tersebut diputuskan tidak hanya upaya menjaga pangan nasional. ’’Ketergantungan impor juga dihilangkan,’’ tuturnya. Sebab, bisa saja ke depan negara-negara asal komoditas pangan impor Indonesia tidak lagi mampu memenuhi permintaan. Yang jelas, saat ini yang sudah dipastikan aman adalah stok pangan untuk jangka pendek. ’’Bapak Menteri Pertanian tadi menyampaikan kepastian, untuk pangan tiga sampai empat bulan ke depan alhamdulillah aman,’’ lanjut Doni. Harga sejumlah barang kebutuhan sehari-hari dan beberapa komoditas mulai stabil. (jpc/fajar)

Komentar