Cadangan Devisa Masih Cukup, Politisi PKS: Pemerintah Terlalu Terburu-Buru Terbitkan Surat Utang

Selasa, 14 April 2020 10:44

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (IST)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia berhasil menerbitkan surat utang dengan denominasi dolar saat adanya pandemi virus Corona (Covid-19) yang nilainya mencapai 4,3 miliar dollar AS atau Rp 68,6 triliun (kurs Rp 16.000).

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menilai, Pemerintah tidak harus terburu-buru menerbitkan surat utang global atau global bond dengan tenor yang sangat panjang. Ia prihatin jika generasi penerus Indonesia harus menanggung utang negara bertenor 10, 30, sampai 50 tahun.

“Ini adalah penerbitan terbesar dalam US bond dalam sejarah RI. Dan Indonesia juga jadi negara pertama yang menerbitkan sovereign bond sejak pandemi Covid-19 terjadi, ini menunjukkan kepercayaan investor dari pengelolaan keuangan negara. Kita memanfaatkan 50 tahun dari preferensi tenor bond jangka panjang cukup kuat,” kata politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini dalam keterangan persnya, Selasa (14/4/2020).

Lebih lanjut Anis mengatakan, dari data yang ada, cadangan devisa Indonesia saat ini masih cukup besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia (BI) dalam menstabilisasi nilai tukar rupiah.

“Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2020 tercatat sebesar 121 miliar dollar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor, yang artinya posisi cadangan devisa ini masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” papar legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu.

Anis menyarankan untuk menggunakan dana yang ada daripada menerbitkan global bond. Menurut Doktor lulusan Universitas Airlangga ini , Pemerintah per akhir Februari 2020 masih memiliki uang kas lebih dari Rp270 triliun, terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) per akhir 2018 sebesar Rp175,24 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2019 sebesar Rp46,5 triliun, dan SiLPA 2020 (akhir Februari) sebesar Rp50,13 triliun.

“Atau, Pemerintah bisa memangkas anggaran proyek-proyek mercusuar yang bisa ditunda,” tutup Anis. (rls/fajar)

Bagikan berita ini:
3
8
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar