Fokus Pembatasan di Empat Kecamatan

ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –Sembari menunggu PSBB, ada empat kecamatan jadi fokus pembatasan di Makassar. Yakni, Makassar, Ujung Pandang, Rappoconi, dan Tamalate.

SEJAUH ini, belum ada permohonan resmi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Pemkot Makassar. Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) jadi opsi di tengah kajian pemberlakuan PSBB.

Pada dasarnya, semua kecamatan di Makassar diminta untuk menerapkan PSBK. Hanya saja, pengetatan pembelakuannya ada di empat kecamatan dahulu. Khusus Kecamatan Ujung, dianggap vital karena di situ merupakan pusat pemerintahan.

“Kecamatan Makassar juga di anggap rawan. Sedangkan Rappocini dan Tamalate itu memang kasusnya besar,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Makassar, Ismail Hajiali, Senin, 13 April.

Pengetatan di empat kecamatan itu akan diikuti dengan tindakan-tindakan represif. Gugus tugas bakal mengintervensi empat kecamatan tersebut. Mulai dari sosialisasi social distancing, physical distancing, hingga penyemprotan disinfektan.

“Saya kira dari pihak kepolisian dan TNI akan bertindak tegas kalau sudah diingatkan. Apalagi kalau orang-orang yang beraktivitas tanpa menggunakan masker,” tandasnya.

Persiapkan PSBB

Saat ini, Pemkot Makassar sedang mempersiapkan pengusulan pemberlakuan PSBB. Rencana tersebut sudah mulai dibahas bersama forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Segala persiapan dan dampak penerapannya kini dikaji lebih dalam.

Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb mengatakan Makassar sudah mesti mengambil langkah lebih maju. Penyebaran kasus yang terus meningkat setiap harinya menjadi pertimbangan. Saat ini, tindakan yang diambil sudah mengarah ke PSBB, meski belum menyeluruh alias masih parsial.

“Pemerintah Kota Makassar sedang bersiap mengusulkan PSBB ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi,” kata Iqbal. Untuk PSBK yang belum ada aturannya, akan dibuatkan Perwali.

Siapkan Skenario

Bukan hanya Makassar, Pemprov Sulsel membuka opsi penerapan PSBB di dua daerah lainnya, yakni Gowa dan Maros. Jalan ke arah itu sudah ditempuh dengan penerapan isolasi parsial tingkat RT/RW.

“Bahkan termasuk dengan model isolasi skala desa dan kelurahan. Ini sudah dijalankan,” ungkap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Bila skema penanganan ini tak efektif, pihaknya akan mengusulkan izin memberlakukan PSBB. Covid-19 riskan bila menyebar ke kabupaten/kota lain. Apalagi, posisi Sulsel sebagai penyangga pangan nasional.

Pihaknya sudah mengumpulkan camat. Kemudian diperkuat dengan tingkat RT/RW. Untuk sementara tetap dengan skala terbatas dahulu. Sambil menunggu perkembangan. “Bila tidak efektif tentu akan diambil kebijakan. Salah satunya skenario PSBB,” bebernya.

Untuk rumah sakit, Nurdin mengatakan pihaknya terus memacu renovasi RSUD Sayang Rakyat. RS ini memang disiapkan sebagai salah RS rujukan Covid-19. Ada 118 ruang isolasi yang tersedia, lengkap dengan fasilitas untuk kenyamanan pasien.

“Dalam 10 hari, RS Sayang Rakyat itu sudah bisa difungsikan, dan saya kira ini adalah rumah sakit –yang insyaallah– terbaik,” ungkapnya.

Kamar isolasi di RSUD Sayang Rakyat setara kualitas hotel bintang lima. Renovasinya menelan Rp25 miliar. Tak hanya itu, untuk RSUD Daya milik Pemkot Makassar akan dibantu 1.000 alat pelindung diri (APD) dan 500 alat rapid test.

RSUD Daya memang akan dijadikan salah satu pusat isolasi Covid-19 di Makassar. Nurdin bahkan telah mengunjunginya. Ekspektasinya, RS ini juga bisa melakukan uji laboratorium virus korona.

“Jumlah bednya hanya 30 unit. Akan tetapi, ini betul-betul terintegrasi mulai perawatan PDP, positif. Yang paling penting, ruangan ICC-nya yang sangat luar biasa saya kira,” jelasnya.

Menurut dia, ruangan di RSUD Kota Makassar ini sudah masuk standar WHO. Sudah siap untuk melayani pasien Covid-19. Bahkan sudah siap 100 persen untuk menerima pasien baik PDP maupun positif.

Program Prioritas

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel Yusran Yusuf mengemukakan beberapa proyek saat ini sebagian besar sudah memasuki tahap lelang. Beberapa di antaranya sudah tayang di sistem Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LSPE).

“Mengenai proyek apa yang tidak jalan sampai hari ini, hampir semua dalam proses pelelangan. Ada yang sementara tayang (di LPSE) dan seterusnya. Jadi secara umum belum ada proyek besar atau program prioritas yang terhambat dari Covid-19,” ujarnya.

Program strategis tetap berjalan khususnya pembangunan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya proyek infrastruktur yang menunjang aksesibilitas warga di Sulsel.

“Saya kira masih seperti tahun lalu. Beberapa program prioritas mengenai aksesibilitas infrastruktur, seperti rumah sakit, rest area, dan seterusnya masih berjalan. Secara fisik di lapangan memang belum, karena memang belum waktunya,” paparnya.

Yusran menambahkan, agenda refocusing atau rasionalisasi anggaran saat ini hanya menyentuh pada program yang sifatnya nonprioritas. Misalnya, anggaran perjalanan, belanja ATK, belanja pakaian dinas, hingga beberapa kegiatan fisik yang sifatnya rehab atau perawatan gedung.
Semua program kegiatan di tiap OPD seperti itu, anggarannya kemudian dialihkan untuk program penanganan Covid-19. “Kami secara budgeting tidak ada masalah. Nanti setelah diverifikasi, akan dicairkan,” pungkasnya.

Bencana Nasional

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Penanganannya sebagai bencana nasional dipimpin oleh Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sementara Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, indikator suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional yakni jumlah korban kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Sembuh Bertambah

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, kasus sembuh hingga kemarin, 381 orang. Selain DKI Jakarta, pasien sembuh terbanyak juga ada di Sulsel yang mencapai 31 orang.

“Ini menunjukkan mereka bisa sembuh. Angka sembuh diharapkan terus meningkat. Apalagi pemerintah sudah dengan maksimal untuk menahan laju pertumbuhan pasien positif Covid-19,” jelasnya.

Dia menegaskan pemerintah telah bersungguh-sungguh melindungi tenaga medis yang merawat pasien Covid-19. Salah satunya melalui pengadaan lebih dari 800 ribu alat pelindung diri (APD). Disebar ke beberapa provinsi.

“Kemudian sudah 20 ribu relawan yang telah bergabung melalui tim Gugus Tugas, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah. Mereka harus turut serta menanggulangi penyebaran Covid-19,” jelasnya. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : rasid alfarizi

Comment

Loading...