Honorer Dipangkas di Tengah Wabah Corona, Gustam Ismail Geram

Selasa, 14 April 2020 09:49

Pegawai Honorer

FAJAR.CO.ID, GORONTALO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, menyesalkan pemangkasan jumlah honorer daerah atau pegawai tidak tetap (PTT). Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dihadapi masyarakat dampak dari virus corona, DPRD menyesalkan pemangkasan honorer daerah yang menggantungkan sumber pendapatannya dari sektor birokrasi itu.

Anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Gustam Ismail menyatakan, ada atau tidak ada wabah Covid-19, mestinya pemangkasan PTT tidak dilakukan. Apalagi bagi mereka yang sudah bekerja dengan masa kerja rata-rata di atas lima tahun.

”Mereka bekerja hingga saat ini tidak menerima honor dan akhirnya menerima kenyataan harus kehilangan pekerjaan akibat tidak mendapatkan surat keputusan (SK) bupati. Ini tidak boleh terjadi sebab menambah penderitaan rakyat,” ungkap Gustam seperti dilansir dari Antara pada Selasa (14/4).

Menurut dia, jika pemangkasan jumlah PTT akibat imbas dari minimnya anggaran untuk pembayaran honor, mestinya dapat dialokasikan dari anggaran-anggaran yang dipastikan tidak akan terpakai. Di antaranya anggaran perjalanan dinas yang diprediksi tidak akan terpakai hingga akhir tahun anggaran atau Desember 2020.

”Sebaiknya seluruh anggaran perjalanan dinas digeser dan dialokasikan untuk honor PTT, sebab dipastikan seluruh aparatur bahkan anggota DPRD tidak akan melakukan perjalanan dinas di tengah pandemi Covid-19,” ujar Gustam.

Gustam berharap, pemerintah daerah bisa lebih peka, bijaksana, dan memikirkan nasib rakyat, di tengah sulitnya perekonomian saat ini. Apalagi rata-rata yang terdampak pemangkasan jumlah PTT adalah putra-putri daerah.

”Mereka harus tergusur dengan orang-orang luar daerah. DPRD mengantongi data tersebut. Seperti yang dirasakan para honorer putra-putri daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan, Catatan Sipil, Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Bahkan yang lebih memprihatinkan para PTT di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang setiap hari membersihkan dan mengangkut sampah juga terkena imbas pemangkasan tersebut,” ucap Gustam.

Menurut dia, DPRD menyayangkan tindakan pemerintah daerah itu. DPRD sudah membahas kondisi tersebut di tingkat pimpinan dan segera mengundang pemerintah daerah untuk mendesak merekrut ulang para PTT yang tidak lagi menerima SK pengangkatan dan penugasan sebagai PTT pada Tahun Anggaran 2020.

”Sebelum Ramadan, kami meminta seluruh PTT telah mengantongi SK dan mereka yang bekerja sejak Januari 2020 hingga saat ini, segera menerima honor. Kami berharap, tidak ada rekrutmen PTT baru di luar mereka yang telah bekerja sejak Desember 2019. Kita mengantongi data PTT lama dan yang mengikuti seleksi rekrutmen pada 2019. Kita akan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah jika terbit nama-nama baru yang tidak mengikuti rangkaian seleksi perekrutan,” kata Gustam. (jpc/fajar)

Komentar