3 Perempuan dalam Mobil, Anggota Dewan dari Demokrat Ini Mabuk

Rabu, 15 April 2020 11:42

Ketua DPRD Sumbar Supardi. (Mario Sofia Nasution/Antara)

FAJAR.CO.ID, SUMBAR– Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) masih menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, JM. Tanpa ada laporan, BK tidak dapat menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ketua BK DPRD Sumbar, Irzal Ilyas Dt Lawuik Basa seperti dilansir dari Antara pada Rabu (15/4) mengatakan, sejauh ini, anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan Sumbar VI itu telah membuat pernyataan. Dalam pernyataan itu, JM mengaku diberhentikan anggota TNI di depan Korem 032 Wirabraja, saat sedang mabuk bersama rekannya dan tiga perempuan di dalam sebuah mobil putih.

”Dia sudah memberikan klarifikasi dan kita masih menunggu proses di fraksi. Selama belum ada yang merasa dirugikan atas tindakan itu, kami belum dapat beracara menyikapi dugaan pelanggaran ini,” kata Irzal di Padang.

Dia mengatakan, walaupun dia dengan Jefri Masrul berasal dari Partai Demokrat, dalam kasus dugaan pelanggaran tersebut akan bersikap objektif.

”Kita tentu tidak melihat dari partai mana dia, tapi dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya,” tutur Irzal.

Selain itu, lanjut dia, di Fraksi Demokrat sedang melakukan proses pengambilan tindakan akibat kasus itu. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbar telah merekomendasikan kepada DPD dan DPP Partai Demokrat untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Rekomendasinya berupa sanksi administrasi dan juga sanksi yang tegas.

”Proses masih di internal partai dan selama belum ada laporan orang yang dirugikan atas kasus ini, BK belum dapat menindaklanjuti hal tersebut,” terang Irzal.

Dia juga mengatakan, dari pihak kepolisian hanya memberikan sanksi tilang, karena mobil yang digunakan tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang sama dengan di STNK yang diperlihatkan kepada petugas.

”Kalau pidana tidak ada. Ini persoalan etik karena dia mabuk. Kita masih menunggu ada laporan untuk dapat ditindaklanjuti di badan kehormatan,” ujar Irzal.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, terus memantau persoalan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada warga yang melaporkan kasus tersebut ke DPRD Sumbar.

”Selama belum ada laporan, BK belum dapat bekerja dan jika ada laporan masuk, saya yang akan langsung meminta BK bekerja mengungkap dugaan pelanggaran etik ini,” ucap Supardi. (jpc/fajar)

Komentar