Aturan Validasi IMEI untuk Gadget Tetap Berlaku Mulai 18 April 2020

Rabu, 15 April 2020 21:25
Aturan Validasi IMEI untuk Gadget Tetap Berlaku Mulai 18 April 2020

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah pandemi global Covid-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan bahwa aturan validasi IMEI untuk pengendalian perangkat ponsel dan komputer tablet ilegal atau BM akan tetap berlaku pada 18 April 2020. Dengan diberlakukannya aturan tersebut, nantinya tak ada lagi perangkat ponsel baru yang dijual di pasar data IMEI-nya tidak valid atau ilegal.

Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Kemenkominfo, Nur Akbar Said menyatakan, kebijakan ini mesti dijalankan tepat waktu lantaran pemerintah tidak ingin membiarkan perangkat ilegal terus beredar di masyarakat.

“Regulasi ini harus tetap berjalan (tepat waktu). Kita tidak bisa membiarkan perangkat ilegal yang sudah beredar bertahun-tahun tetap ada di pasaran,” ujar Akbar melalui rapat virtual dengan beberapa stakeholder dan pelaku industri pada Rabu (15/4).

Adapun sesuai keputusan sebelumnya, mekanisme yang dipilih adalah whitelist. “Kita sepakat untuk menggunakan mekanisme whitelist seperti yang sudah disampaikan juga oleh Menkominfo Johnny G.Plate. Mekanisme ini mengedepankan pencegahan di awal dengan perangkat yang dibeli konsumen dipastikan sah dan valid IMEI-nya (legal),” imbuh Akbar.

Ditegaskan juga, aturan ini tetap akan sesuai dengan wacana sebelumnya yakni berlaku pada perangkat yang aktif setelah tanggal 18 April 2020. Sementara, perangkat yang berasal dari manapun (sekalipun ilegal) yang aktif dan memanfaatkan layanan seluler dari operator telekomunikasi di Indonesia sebelum tanggal 18 April 2020, akan tetap berfungsi normal serta tidak berdampak apapun.

“Sebagai pengecualian, kebijakan ini hanya akan berlaku di perangkat smartphone, perangkat mobile, dan tablet baru. Juga tidak berdampak ke turis yang menggunakan layanan roaming,” ucap Akbar.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, skema whitelist memungkinkan masyarakat untuk mengecek legalitas IMEI dalam perangkat sebelum membelinya. Jika IMEI di perangkat terdaftar di database Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) yang ada di Kementerian Perindustrian, masyarakat bisa membeli ponsel dan bisa menikmati layanan seluler.

Sementara dalam mekanisme blacklist sebelumnya, ponsel baru (baik itu BM maupun resmi) perlu dihubungkan terlebih dahulu dengan layanan seluler. Jika setelah terhubung dengan layanan seluler, IMEI tidak terdaftar (black market) di database SIINAS, ponsel pun tak bakal lagi bisa dipakai. (JPNN)

Bagikan berita ini:
10
5
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar