Jokowi Keluarkan Perppu Nomor 01/2020, Muhammadiyah Tuntut DPR Kritis

Rabu, 15 April 2020 10:17

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti --muhammadiyah.or.id

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 01/2020. Muhammadiyah pun meminta DPR kritis terhadap peraturan yang menimbulkan polemik itu.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya meminta kepada DPR untuk menelaah dengan seksama rancangan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Telaah dan kajian sangat penting untuk dilakukan agar Perppu tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Dan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat,” terang tokoh asal Kudus, Jawa Tengah itu.

Mu’ti menyatakan, DPR hendaknya melaksanakan tugas legislasi secara kritis, independen, dan seksama serta mengawasi pelaksanaan penanganan bantuan dan dana pandemi Covid-19. Agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih amanah, bersungguh-sungguh, dan bertanggung jawab penuh mengerahkan segenap kemampuan dan sumberdaya agar wabah itu dapat segera diatasi. Pemerintah harus lebih mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat di atas berbagai program yang strategis dan menyangkut masyarakat secara keseluruhan.

Terkait dengan rencana Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) yang akan mengajukan Judicial Review (JR) terhadap Perppu Korona, Mu’ti menegaskan bahwa Mahutama bukan lah institusi resmi dalam struktur Muhammadiyah. “PP Muhammadiyah tidak pernah membahas dalam rapat dan berencana melakukan JR Perppu,” papar dia.

Komentar


VIDEO TERKINI