Kemendes PDTT: Mayoritas Kepala Desa Setuju Mudik Ditiadakan

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalukan polling ke sejumlah Kepala Desa (Kades) untuk mengetahui opini soal setuju atau tidak dilaksanakan mudik pada tahun 2020 ini.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta menyampaikan merujuk kebiasaan dari tahun ke tahun, mudik sebagai salah satu migrasi umat manusia yang terbesar sekaligus singkat ini mendapat dorongan yang kuat dalam aspek budaya dan sosial. Ada ketenangan tak terperikan saat berkumpul dengan keluarga besar, sanak saudara, dan teman-teman sekampung halaman, meski cuma beberapa hari hingga beberapa minggu dalam setahun.

Merujuk publikasi Kementerian Perhubungan, setidaknya 23 juta warga desa di kota mudik tahun lalu. Jika Tunjangan Hari Raya (THR) senilai satu kali gaji digunakan untuk mudik, dapat diperkirakan sepanjang lebaran 2020 seharusnya minimal Rp3,4 triliun masuk desa.

Namun, kini ada fenomena kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19. Ini bisa membuyarkan berbagai aspek positif mudik beralih menjadi bencana pandemik masuk desa, dalam waktu yang singkat pula.

Olehnya, Kemendes PDTT memandang perlu menggali sudut pandang kepala desa sebagai opinion leader yang sangat penting di desa terhadap mudik tahun 2020. Maka pada 10-12 April 2020 diselenggarakan polling kepada kepala desa ini. Data sampel yang diambil dari lapangan sebanyak 3.931 kepala desa pada di 31 provinsi.

"Polling menunjukkan nilai hampir mutlak, yaitu 89,75%, di antara kepala desa yang tidak setuju warganya mudik pada saat ini. Opini ini mengalahkan 10,25% kepala desa lain yang masih setuju warganya mudik. Jika merujuk pada fakta ini, aspirasi kepala desa perlu didengar oleh warga yang sedang berada di kota, yaitu agar tidak mudik ke desa pada lebaran 2020," kata Ivanovich dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan