Sebelum Diterapkan, DPRD Makassar Minta Sosialisasi PSBB Dimasifkan

Kamis, 16 April 2020 19:18
Sebelum Diterapkan, DPRD Makassar Minta Sosialisasi PSBB Dimasifkan

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam upaya menahan laju persebaran Virus Corona dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Fasruddin, terdapat plus dan minus dalam penerapan aturan pembatasan sosial ini. “Ini dilakukan untuk memutus mata rantai virus Corona, ini salah satu niat yang baik juga sebenarnya tapi ada plus minusnya,” terang Fasruddin di Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (16/4/2020).

Plusnya adalah tujuan utama dinerlakukan PSBB tentu untuk memutus mata rantai penyebaran Corona.

Sedangkan dampak minusnya tentu secara otomatis pemerintah provinsi dan kota harus berjuang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak khususnya di Kota Makassar.

“Karena kita ini semua sudah terlalu lama libur, pekerja dirumahkan dan di-PHK. Karena hampir 75 persen semua sektor terdampak. Minusnya adalah pastinya pemerintah memberi bantuan kepada seluruh warga yang terdampak dengan aturan ini. Terutama bantuan sembako,” jelas legislator Partai Gerindra.

Lebih lanjut ia menjelaskan, legislator Kota Makassar siap mengawal penerapan PSBB agar berjalan maksimal termasuk pendistribusian bantuan agar merata dan tepat guna.

“Insya Allah kita akan bersama-sama kawal penerapan aturan ini, jangan sampai tidak maksimal,” tandasnya.

Dengan diberlakukannya PSBB di Kota Makassar, Fasruddin berharap seluruh partisipasi masyarakat mensukseskan program ini dengan disiplin mengikuti anjuran penerintah.

“PSBB kalau wajib pasti wajib, karena lonjakan kenaikan ODP ke PDP itu sangat tinggi. Harapannya jaga dirilah, otomatis kalau sudah ada anjuran dari pemerintah kita ikuti dan ini untuk kita semua,” urainya.

Terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat, Fasruddin menyarankan karena aturan ini harus segera dijalankan, sebaiknya pemerintah memanfaatkan media sosial atau sistem informasi digital agar penyebaran informasinya masif dan cepat.

“Sosialisasi lebih efektif melalui informasi digital supaya cepat disebarkan,” pungkasnya. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
9
4
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar