Indonesia Pintar, yang Murah Dijual, yang Mahal Dibeli

Minggu, 19 April 2020 18:57

Faisal Basri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menyusun kebijakan terkait batu bara. Hal ini dia sampaikan merespons pembahasan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di tengah wabah Covid-19.

Menurut pengamatan Faisal, sejauh ini tidak ada urgensi yang menyebabkan legislator harus membahas revisi UU ini saat pandemi berlangsung. Faisal melihat, satu-satunya kedaruratan adalah masa kontrak dari enam Kontrak Karya (KK) yang akan segera berakhir yakni pada 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2025.

Faisal khawatir, pembahasan revisi UU Minerba hanya akan menguntungkan segelintir pemain besar. Catatan Faisal, keenam KK yang akan berakhir masa kontraknya itu menguasai hampir 70 persen produksi batu bara nasional.

“Apalagi dalam revisinya, pengajuan perpanjangan dimajukan dari yang tadinya lima tahun menjadi dua tahun. Luar biasa (upayanya) sistemik, masif,” katanya dalam diskusi Indef baru-baru ini.

Lebih lanjut Faisal mengajak pemerintah menyadari bahwa rasio produksi dibandingkan cadangan batu bara Indonesia tidak terlalu tinggi. Dia mengingatkan, 67 tahun lagi batu bara Indonesia akan habis.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat (AS) – pemilik cadangan batu bara terbesar di dunia- baru akan habis 365 tahun lagi. Sementara itu, Tiongkok yang memang sangat boros dalam penggunaan batu bara, akan kehabisan sumber tak terbarukan itu dalam 38 tahun lagi.

Komentar