Kata Fadli Zon, Respons Penolakan Luhut Sangat Memprihatinkan

Minggu, 19 April 2020 19:28

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon

Disebut, penghentian KRL akan membuat banyak orang tidak bisa bekerja. Padahal, mereka bekerja di sektor usaha yang masih diizinkan beroperasi selama PSBB, di mana tersebar di daerah-daerah penyangga ibu kota.

Luhut juga beralasan, jika operasional KRL diberhentikan, malah dapat menimbulkan masalah baru.

“Secara administratif, argumen yg dikemukakan pemerintah pusat tersebut benar. Namun, alasan itu tidak menjawab kebutuhan riil untuk mengatasi wabah ini,” kicau @fadlizon.

Fadli kemudian menyinggung terkait kebijakan PSBB yang diambil pemerintah untuk menekan pandemi Covid-19. Menurutnya, Kebijalan tersebut sebenarnya tidak mencukupi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Ia menilai, kebijakan yang dibutuhkan sebenarnya karantina wilayah (lockdown).

Meski demikian, karena pemerintah pusat tak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama periode karantina wilayah, akhirnya yang dipilih adalah kebijakan PSBB.

“Artinya, kita semua mengetahui kalau pembatasan yg ada saat ini sebenarnya tidak cukup untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Itu sebabnya, sejumlah pihak kemudian berinisiatif melengkapinya dengan sejumlah kebijakan tambahan,” kicaunya.

Misalnya, usulan agar operasional KRL di wilayah Jabodetabek dihentikan sementara. Menurut Fadli, usulan tersebut sangat taktis, realistis dan bisa efektif sesuai tujuan.

“Pertanyaannya kemudian: pemerintah pusat ini intensinya sebenarnya ingin menghentikan penyebaran virus, ataukah sekadar memenuhi tuntutan administratif PSBB semata?,” twit Fadli.

Lebih lanjut Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 mengatakan, usulan penghentian sementara operasi KRL tak boleh dibenturkan dengan batas kewenangan status PSBB. Di tengah situasi darurat, fokus kebijakan publik mestinya adalah ‘problem solving’, serta berorientasi mengatasi kegagalan.

Komentar