PSBB Makassar, PSI Ingatkan Pemerintah Cukupi Pangan Rakyat

Minggu, 19 April 2020 18:42

Mantan Ketua PSI Sulsel Fadli Noor

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– DPW PSI Sulsel mendukung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, sebagai salah satu metode untuk memutus rantai penyebaran virus corona.

Yang menjadi catatan PSI adalah menekan pemerintah mencukupi ketersediaan bahan pakok dan stabilisasi harga pangan, agar tidak memunculkan konflik sosial di kemudian hari.

Ketua PSI Sulsel Fadli Noor menyampaikan pemerintah harus tanggap terhadap dampak dari pembatasan sosial tersebut, khususnya kemampuan warga terhadap kebutuhan pangan.

“Kami ingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk memperhatikan pangan rakyat dalam masa PSBB di Kota Makassar,” urai Fadli Noor dalam keterangan tertulis, Minggu, (19/4/2020).

Sebelum PSBB, Pemkot Makassar telah mengeluarkan imbauan pembatasan aktifitas yang berdampak pada mandeknya roda ekonomi yang membuat banyak warga kehilangan pendapatan. PSBB ini makin membuat aktifitas ekonomi nyaris lumpuh sehingga warga miskin cenderung bertambah banyak.

Data TNP2K pada 2019 menunjukkan 228.091 jiwa penduduk Kota Makassar yang miskin dan rentan miskin. Di masa wabah Covid ini jumlah warga miskin tentu lebih besar lagi.

Untuk itu, PSI mendesak pemerintah untuk menyediakan bantuan sosial bagi warga tak mampu. PSI Sulsel mendorong Pemerintah melalui aparat kelurahan bekerjasama dengan LPM dan RT/RW melakukan identifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima bansos.

“Lakukan transparansi data penerima bansos secara online seperti yang dilakukan Pemkot Bekasi pada laman web http://bansoscovid19.bekasikota.go.id. sehingga warga yang merasa tidak terdata dapat melaporkan diri untuk diverifikasi dan didaftarkan jika memenuhi syarat,” tegas Fadli.

Partai millenial ini juga meminta transparansi pengelolaan bansos, jika perlu umumkan secara terbuka tata kelola anggarannya.

Transparansi pengelolaan bansos ini akan membangun empati swasta untuk turut berpartisipasi karena akuntabilitas pengelolaan program.

Terakhir desak PSI, pemerintah harus terus membuka diri untuk menerima input dari seluruh elemen masyarakat agar tercipta partisipasi publik. (endra/fajar)

Bagikan berita ini:
6
2
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar