Susun Perppu Pilkada, Kemendagri Sebut Masih Bisa Diundur Lagi

ILUSTRASI Pilkada

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang sedianya akan digelar pada 23 September tahun 2020 disepakati untuk ditunda. Sesuai hasil rapat bersama antara Komisi II, penyelenggara Pemilu dan Pemerintah, untuk menindaklanjuti penundaan Pilkada, perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada serentak. Saat ini, draf tengah dirumuskan Pemerintah.

“Kami upayakan minggu depan draf Perppu Pilkada bisa diajukan kepada Bapak Presiden RI,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar di Jakarta, Minggu (19/4/2020).

Menurut Bahtiar, penyusunan draf Perppu Pilkada serentak tidak hanya dilakukan oleh Kemendagri saja. Tapi melibatkan kementerian lain, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Sekretariat Negara. ” Saat ini masih dalam perumusan,”ujarnya dikutup dari laman resmi kemendagri.go.id.

Ada pun poin penting dari Perppu Pilkada serentak yang sedang disusun, kata Bahtiar, adalah usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi, Perppu Pilkada ini sesuai dengan usulan Komisi Pemilihan Umum. Seperti diketahui, dalam rapat kerja terakhir dengan Komisi II DPR, KPU mengusulkan tiga opsi pelaksanaan Pilkada serentak.

” Perppu intinya sesuai usulan KPU. Dalam rapat terakhir dengan Komisi II dan Pemerintah, KPU mengusulkan tiga opsi, yakni pertama opsi 9 Desember 2020. Opsi 9 Desember ini adalah salah satu dari 3 opsi yang diajukan KPU. Itu adalah opsi optimis,” kata dia.

Komentar

Loading...