Susun Perppu Pilkada, Kemendagri Sebut Masih Bisa Diundur Lagi

ILUSTRASI Pilkada

Namun, kata Bahtiar lagi, patokannya adalah masa tanggap darurat yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni sampai dengan 29 Mei 2020. Setelah masa tanggap darurat berakhir, sekitar awal bulan Juni akan ada evaluasi bersama yang melibatkan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan DPR.

” Dan jika tanggap darurat di perpanjang lagi maka masih terbuka kemungkinan terjadi penundaan lagi. Penundaan lagi sisa tahapan yang belum dilaksanakan akan dilakukan atas persetujuan KPU, DPR RI dan Pemerintah. Rancangan norma pengaturan Perppu demikian. Jadi prinsipnya, opsi optimis pada 9 Desember 2020 itu yang jadi opsi prioritas. Ya, kita berdoa semoga Covid-19 segera mereda dan ada obatnya serta vaksinya juga diketemukan,” tuturnya.

Namun, kata Bahtiar, jika pandemi Covid-19 belum mereda juga dan tanggap darurat diperpanjang, maka kemungkinan Pilkada dengan opsi optimis ini akan ditunda kembali. Tapi penundaan, harus tetap dengan persetujuan KPU, DPR dan Pemerintah.

” Jadi draf Perppu ini mengakomodir skenario optimis dan juga mengakomodir skenario waktu lainnya,” tutupnya. (*/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...