Kritik Perppu Perubahan Anggaran, Anis Byarwati: Masalahnya Kesehatan, Tapi Fokusnya ke Ekonomi

Selasa, 21 April 2020 13:41

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. (IST)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan pandangan kritisnya terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam aturan tersebut, salah satu pasal yang memuat tentang pembiayaan yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal penanggulangan pandemi sebagai bagian penyelamatan ekonomi dari krisis bukan merupakan kerugian negara. Menurutnya, logika ini tidak masuk akal.

“Logika ini tidak masuk akal, karena data yang digunakan tersebut merupakan anggaran APBN (APBN-P) lewat penerbitan surat utang, yang nantinya dibayar oleh pemerintah. Pasal ini berperpotensi menjadi celah untuk penyelewengan, karena dari awal sudah dilindungi, dan di bagian lain, fungsi BPK utk melakukan audit dibungkam, padahal potensi penyalahgunaan dana sangat tinggi,” ungkap Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Fajar.co.id, Selasa (21/4/2020).

Sebagaimana terdapat pada Bab V Ketentuan Penutup (Pasal 27) Perppu 1/2020 disebutkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menekankan agar Perppu 1/2020 dibaca dan dipelajari secara cermat dan hati-hati. Anis juga memberikan catatan penting, terkait kebijakan Pemerintah menganggarkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak virus Covid-19, dengan alokasi Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp10 triliun untuk Social Safety Net, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Komentar